“Karena pada prinsipnya pemerintah hanya menggunakan sebagian lahan dalam HGB,”jelas Hidayat.
Perencanaan pola ruang pun kata dia pada dasarnya menguntungkan pemilik HGB.
Karena arah pengembangan serta pembangunan infrastruktur publik akan dilaksanakan di area tersebut.
“Jadi sebenarnya tinggal menyesuaikan saja. Untuk ruas jalan tahun ini (2019) sudah dianggarkan dalam APBD,”demikian Hidayat.
Sementara itu Kepala Dinas PU Palu, Iskandar, dikonfrimasi mengenai kemungkinan pemindahan kantor wali kota, mengaku rencana itu masih sebatas wacana.
Pusat pemerintahan yang ada dalam site plant pola ruang menurut dia sejauh ini masih untuk rencana pembangunan kantor kantor pemerintahan.
“Ya karena pertimbangan dinas dinas kita ini masih banyak yang belum punya kantor sendiri,”jawab Iskandar.(mdi/palu ekspres)
