AKSI – Aliansi Pemuda Kota Palu menggelar demo di Kantor Golkar Sulteng, Kamis 13 Juni 2019. Foto: Kia
PALU EKSPRES, PALU – Puluhan orang menggelar unjukrasa di Kantor DPD Golkar Sulteng, Kamis 13 Juni 2019. Kedatangan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Palu, untuk menuntut transparansi penggunaan dana di DPD Golkar Kota Palu. Selain itu, penempatan saksi pada pemilu legislatif juga ikut disorot.
Empat tuntutan yang disampaikan oleh Moh Fahrin sebagai koordinator aksi pada demonstrasi yang berlangsung tak sampai 30 menit itu, berisi empat tuntutan. Antara lain, mempertanyakan saksi-saksi yang tidak terisi di sejumlah TPS di Kota Palu. Kemudian mempertanyakan dana saksi yang diserahkan ke Golkar Kota Palu, yang sejauh ini belum dipertanggungjawabkan.
Tuntutan ketiga, penggunaan dana fraksi Rp75 juta serta keempat dugaan penempatan caleg yang tidak mempertimbangkan kemungkinan menang karena hanya didasarkan pada subjektivitas penggurus.
Fahrin menyebutkan, agar Golkar Sulteng merespons desakan mereka paling lambat sepekan sesuai kesanggupan yang disampaikan oleh Bakir Nai. Jika seminggu tidak ada respons memadai mereka akan datang dalam jumlah massa yang lebih besar.
Menanggapi tuntutan pendemo, Sekretaris DPD Golkar Sulteng, Amran Bakir Nai, menjelaskan menampung semua aspirasi dari pendemo, untuk dibahas di rapat internal Partai Golkar Sulteng. ”Aspirasi Saudara saudara semua kami terima. Dan kami bahas di internal partai,” jawab Amran.
Menurut dia, data-data yang disampaikan oleh pendemo, memerlukan klarifikasi dari DPD Golkar Kota Palu, olehnya untuk menjawab aspirasi aksi, pihaknya butuh waktu setidaknya seminggu sejak aspirasi tersebut diterima.
Kepada wartawan Amran Bakir Nai menjelaskan, aspirasi yang disampaikan pendemo akan dibahas di pleno Partai Golkar. Termasuk kata dia, kemungkinan untuk memediasi pihak-pihak yang berbeda pendapat, sehingga persoalan internal itu tidak melebar kemana-mana. Soal dana saksi yang permasalahkan, Golkar Sulteng kata dia mengucurkan dana sebesar Rp162 juta ke Golkar Kota Palu untuk dana saksi. Sepengetahuannya, dana saksi itu sudah disalurkan sesuai peruntukkannya. ”Tapi nanti kita perjelas lagi kepada DPD Golkar Kota Palu,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Palu, Ahmad Umayer mengatakan, dana saksi yang diberikan oleh DPD Golkar Sulteng sudah digunakan untuk kepentingan saksi. Di Palu Barat yang menjadi dapilnya, lanjut Umayer dana saksi didistribusikan ke semua saksi yang bertugas. Sebenarnya sambung Umayer lagi, dana dari DPD Golkar Sulteng tidak cukup untuk membiayai saksi di 1.075 TPS di Kota Palu.
Karena itu Golkar Kota Palu mengambil kebijakan untuk memungut lagi dari para caleg dengan nominal yang bervariasi antara Rp1 – 5 juta/orang. ”Dan itu sudah didistribusikan ke semua saksi,” jelas caleg terpilih dari dapil Palu Barat-Ulujadi ini.
Terpisah Ketua DPD Golkar Kota Palu Erman Lakuana mengatakan, siap saja untuk menjelaskan penggunaan dana partai kepada DPD Golkar Sulteng, sekiranya itu dianggap perlu. ”Saya siap saja. Semua uang yang masuk dan keluar tercatat di bendahara,” katanya.
Bagian Keuangan Partai Golkar Kota Palu, Yudi menjelaskan, sumber keuangan partai itu ada dua. Berasal dari APBD Kota Palu yang pembayarannya berdasarkan jumlah konstituen pada pemilu 2014 serta setoran wajib dari anggota fraksi di DPRD Golkar Kota Palu. Yang berasal dari APBD, digunakan sesuai petunjuk teknis dan juklak penggunaan uang bantuan parpol.
”Yang ini auditnya ketat dan penggunaannya sudah diatur dalam aturan pemerintah. Selama ini Golkar Palu tidak ada masalah. Karena setiap sen dari uang tersebut bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ulasnya panjang lebar.
Demikian pula yang berasal dari sumbangan wajib anggota fraksi di DPRD Kota Palu. Totalnya setiap bulan sebesar Rp10 jutaan. Uang ini pun penggunaannya tercatat. ”Kalau dianggap ada penyalahgunaan keuangan partai, semuanya bisa dicek kemana semua aliran uang-uang ini,” tegasnya. (kia/palu ekspres)
