Minggu, 5 April 2026
Palu  

Babinsa-Bhabinkamtibmas Diminta Identifikasi Program KKBPK

BERI SAMBUTAN – Plt Kepala BKKBN Sulteng Tenny C Soriton membuka pertemuan mitra BKKBN, Selasa 18 Juni 2019. Foto: Humas BKKBN.

PALU EKSPRES, PALU – Pejabat Babinsa dan Bhabinkamtibmas diminta mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di tingkat kabupaten dan kota.

Sebab, Babinsa dan Bhabinkamtibmas merupakan mitra BKKBN sekaligus unsur motor penggerak dalam menyukseskan pelaksanaan program tersebut.

“Mengidentifikasi masalah sekaligus merumuskan solusinya,”kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan advokasi program KKBPK  berbasis komunitas organisasi , profesi, TNI dan Polri. Serta integrasi kampung KB bersama mitra kerja tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan kota, Selasa 18 Juni 2019 di kantor BKKBN Sulteng.

Identifikasi masalah menurut dia menjadi bagian daripada evaluasi bersama program KKBPK. Sehingga nantinya menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Serta memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Tenny menjelaskan terdapat lima point’ dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana strategi BKKBN tahun 2015-2019.
Target dan asaran strategis itu rencanan itu harus dicapai pada tahun 2019 adalah.

Antara lain adalah tentang angka kelahiran total (total fertilty rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) sebesar 2.33 anak per wanita.
Persetase pemakaian kontrasepsi conttaceptive prevalence rate/CPR moderen sebesar 60.9 persen.
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 10.26persen. persentase peserta KB aktif yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKPJ) sebesar 10.26persen. persentase tingkat putus pakai kontrasepsi (drop out) sebesar 25.3 persen.

Harapan yang sama lanjut dia pada seluruh penggerak PKK tingkat kabupaten dan kota serta tim penggerak PKK tingkat kecamatan dan desa. Agar bisa mengindentifikasi segala masalah yang muncul di lapangan berkaitan program KKBPK.

“Untuk mencapai target dan sasaran perlu kerja keras dari semua pihak dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN,”demikian Tenny.(**/mdi/palu ekspres)