PRAMUKA – Perwakilan Kwarda Sulteng pada Rakernas Pramuka tahun 2019 di Jakarta.Ist
PALU EKSPRES, PALU – Pengembangan komoditi kelapa di berbagai daerah di Indonesia saat ini dinilai sedang berada dalam keterpurukan. Padahal, kelapa merupakan salah satu segmen komoditi yang menjadi kebutuhan seluruh petani di Indonesia, serta menjadi andalan masyarakat Indonesia.
Olehnya, Pramuka sebagai salah satu gerakan kepanduan terbesar di Indonesia, dinilai dapat mengambil peran untuk untuk secara khusus mulai memberikan perhatian kepada pengembangan dan peningkatan kembali komoditi tersebut.
Hal ini menjadi salah satu permintaan atau usulan dari Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Provinsi Sulteng kepada Kwartir Nasional (Kwarnas) serta seluruh perwakilan Pramuka se-Indonesia, pada pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pramuka 2019, yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Secara khusus dari Sulteng meminta kepada seluruh perwakilan Pramuka di Indonesia untuk memberikan perhatian kepada salah satu segmen komoditi yang terpuruk namun menjadi kebutuhan seluruh petani di Indonesia yaitu kelapa, baik dari budidaya karena kurang dikembangkan dan dari segi pemasarannya,” tutur salah seorang perwakilan Kwarda Sulteng, Dr. Nur Sangadji, saat dihubungi Palu Ekspres, Senin 1 Juli 2019.
Ia menyarankan, untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan di setiap level mulai dari paling bawah yakni Siaga hingga pada level Pembina. Untuk level Siaga dapat mendengungkan dan membangun kesadaran bahwa kelapa adalah komoditi yang sangat dibutuhkan.
Sedangkan di level selanjutnya dapat didorong untuk mengambil peran pada penelitian.
“Sedangkan di level Pembina itu berkaitan dengan kebijakan. Yakni harus membangun jaringan atau advokasi untuk mendekati para pihak terkait pengambil kebijakan, sehingga petani bisa mengembangkan komoditi kelapa,” jelasnya.
Nur Sangadji menambahkan, hal ini turut didorong karena secara kebetulan tunas kelapa menjadi simbol atau lambang dari gerakan Pramuka.
“Tidak boleh hanya simbolik, tapi juga diikuti dengan bagaimana menjaga lambangnya ini supaya tetap ada,” imbuhnya.
Rakernas Pramuka diselenggarakan di Jakarta pada 26-28 Juni 2019 lalu. dalam Rakernas tersebut juga diteken MoU antara Pramuka dengan World Wildlife Fund (WWF) terkait masalah lingkungan hidup, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencegahan korupsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika.
“Dengan MoU tersebut diharapkan Pramuka bisa berperan untuk mengambil segmen pencegahan, tentunya dengan pendekatan yang lebih aktual dan komprehensif,” tandas Nur Sangadji. (abr/palu ekspres)






