PALU EKSPRES, PALU– Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menilai penanganan aduan pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoaks yang melibatkan Anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma (YB) berjalan lamban.
Setidaknya kata Longki bila dibandingkan kasus penyebaran berita hoaks tentang demo tenaga kerja asing (TKA) di PT IMIP Kabupaten Morowali dengan tersangka Rahman Ijal. Dimana penanganan perkara itu berjalan lebih cepat.
“Tanggal 20 Mei silam saya sudah buat laporan pengaduan. Namun sampai saat ini progresnya sangat lambat. Makanya saya buat laporan baru,” kata Longki usai membuat laporan polisi penyebaran hoaks tentang Gubernur Sutteng biayai people power, Jumat 5 Juli 2019 di Mapolda Sulteng.
Gubernur Sulteng berjalan bersama Kapolda Sulteng usai melapor ke penyidik Polda. Foto: Hamdi/PE
Longki mengaku laporan kali akan lebih fokus pada pelaku YB selaku anggota DPRD Sulteng. Laporan pengaduan lalu menurut dia bersifat lebih makro terhadap seluruh yang terlibat dalam penyebaran dugaan hoaks tersebut.
“Sekarang saya tidak lagi ke dua pelaku lainnya namun fokus pada Yahdi Basma. Karena dialah yang meneruskan dan menyebarluaskan ke semua group berita hoaks tersebut,” jelasnya.
Adapun materi laporan polisi pada laporan kedua ini kata Longki adalah tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoaks.
“Saya datang ke Polda bermohon dengan sangat agar ini segera diproses karena selaku Gubernur saya betul betul sangat dilecehkan. Wibawa saya dihina dengan ungkapan dia yang menyebut seolah olah saya biaya people power,” ujar Longki menjawab pertanyaan wartawan.
Longki pun mengaku tahu persis penyebaran berita hoaks itu bermaksud untuk mendiskreditkan dirinya selaku Gubernur Sulteng, yang ingin membuat seolah olah gubernur tidak berbuat apa apa terhadap pemulihan bencana.
“Kalau jantan dan politisi tidak usah seperti itulah,” tuturnya.
Seandianya ada upaya damai dan permohonan maaf dari pelaku, Longki mengaku menutup ruang itu. Saat ini yang perlu menjadi perhatian bagaimana kemudian perkara ini diselesaikan secara hukum.
“Kalau maaf itu nanti di pengadilan. Kita ketemu di pengadilan. Kalaupun mau damai, saya tidak mau hadir untuk berkomunikasi,” sebutnya lagi.
Ditanya kemungkinan adanya intervensi terhadap kasus ini, mengingat YB seorang politisi yang bernaung di bawah salahsatu partai “besar”, Longki mengakui dugaan intervensi itu sangat kuat. Meskipun kemudian ketua partai yang menaunginya telah memberi keterangan untuk menghukum YB.
“Memang ketua partai sudah mengatakan akan menghukum. Tapi itu lip service saja. Karena dari yang saya amati justru mereka membela kadernya. Sehingga segala cara dilakukan,” ucap Longki.
Mengenai intervensi itu, Longki menyebut diduga kuat memang kemungkinan telah ada. Meskipun barisan pimpinan dan senior YB di partai sesumbar menyuarakan untuk menghukum YB atas penyebaran berita hoaks itu.
“Sudahlah kita juga sama sama mengerti. Nda usahlah, apalagi dia sebagai calon gubernur akan datang. Hati hatilah,” tegasnya.
Selanjutnya Longki menegaskan, sebagai politisi, dirinya ingin memberi pelajaran terhadap pelaku penyebaran hoaks tersebut.
“Saya betul betul ingin memberi pelajaran buat yang bersangkutan. Jangan merasa paling hebat pintar dan jangan merasa partainya ormas besar. Kalau saya akan hadapi sampai di manapun,” tandasnya.
Mengenai kemungkinan adanya materi tuntutan lain selain UU ITE dan pencemaran nama baik, yang tuntutan lebih berat dari kedua tuntutan sementara, Longki menyerahkan sepenuhnya kepada tim penasehat hukum.
“Urusannya di pengadilan. Dan kuasa hukum yang akan mengembangkan. Kan di polisi ada gelar perkara pasal berapa. Sehingga di pengadilan bisa saja bertambah pasalnya,” demikian Longki.
Sementara itu, tim penasehat hukum Gubernur, Syahrudin Ariestal Douw menjelaskan, laporan awal yang diajukan ke Polda adalah laporan pengaduan. Laporan ini berkepentingan untuk mencari kebenaran adanya peristiwa pidana dalam proses penyelidikan.
“Sekarang sudah ada dua alat bukti yang didapat berupa keterangan ahli dan saksi. Maka sudah terpenuhi dua alat bukti dan harusnya sudah dinaikan statusnya ke penyidikan,” terang Etal, sapaan akrab Syahrudin.
Berangkat dari dua alat bukti, maka kasus ini harusnya sudah naik status menjadi penyidikan.
“Kalau di penyidikan maka kami harus buat laporan polisi untuk menemukan siapa tersangka dan pelakunya,” jawab Etal.
Etal menambahkan, untuk laporan pengaduan memang berjalan lambat. Paling tidak kata dia, hal itu tergambar dari penyerahan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dari penyidik Polda Sulteng kepada tim penasehat hukum.
“SP2HP baru diterima Kamis kemarin (4 Juli),” paparnya.
Untuk diketahui, laporan polisi dari Gubernur Sulteng tercatat pada Nomor LP/196/VII/2019/SULTENG/SPKT. (mdi/palu ekspres)
