PALU EKSPRES, PALU– Wali Kota Palu Hidayat membeberkan sejumlah upayanya dalam mendapat bantuan bantuan pemulihan bencana sekaligus hal yang telah dilakukan Pemkot Palu sekaitan penanganan dan pemulihan bencana. Sebab belakangan muncul isu yang menyudutkan, seoalah olah Pemkot Palu dianggap tidak bekerja.
Upaya penanganan bencana yang dilakukan Pemkot menurut Hidayat sebenarnya sudah dimulai sejak masa tanggap darurat. Memanfaatkan dana dana bantuan bahkan APBD. Dimasa tanggap darurat dana bantuan digunakan antara lain membeli tenda untuk pengungsi.
Kemudian fluring untuk alas di dalam tenda. Penyediaan lampu penerangan ke tenda tenda pengungsian. Termasuk pengadaan tandon untuk penampungan air.
“Dana bantuan dimasa tanggap darurat digunakan langsung tanpa harus melalui mekanisme APBD. Karena kita mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Hidayat, Selasa 9 Juli 2019.
Sementara melalui APBD, Pemkot menganggarkan sedikitnya Rp35milyar untuk memenuhi kebutuhan jatah hidup (Jadup) sembari menunggu Jadup dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kemudian menganggarkan sedikitnya Rp15milyar untuk melakukan perbaikan ruas jalan-jalan dalam kota yang rusak akibat gempa.
“Bahkan diawal tahun kita anggarkan lagi sekitar Rp22milyar untuk Jadup itu,”kata Hidayat, Selasa 9 Juli 2019 di kantor wali kota.
Hidayat menjelaskan, pemanfataan dana bantuan bencana dilakukan dengan merujuk pada dua regulasi. Pertama Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Aturan Kepala BNPB membolehkan anggaran bantuan digunakan tanpa harus melalui mekanisme APBD. Sedangkan Permendagri, mengatur sebaliknya.
“Kalau ada dana bantuan yang belum digunakan maka itu artinya harus menunggu dulu mekanisme penganggaran APBD,” jelas Hidayat.
Terlepas dari semua itu, Hidayat mengaku beberapa realisasi penyaluran bantuan kebencanaan di Kota Palu dan Sulteng secara umum, sebenarnya tidak diturunkan begitu saja. Hidayat mengaku bantuan itu diperoleh dengan perjuangan dan lobi-lobi.
Contohnya kata Hidayat dana santunan, stimulan dan Jadup di Sulteng yang kini sudah mulai disalurkan. Sumber dana ini sebenarnya adalah dana hibah luar negeri di BNPB RI.
“Dana Jadup itu bukan turun begitu saja ke empat kabupaten kota ini. Saya rapat langsung dengan Kepala BNPB, Sestama dan Deputi rehabilitasi dan rekonstruksi membahas percepatannya,”jelasnya.
Dana yang kini kemudian mulai digulirkan dalam bentuk dana Jadup, santunan duka dan rencananya stimulan itu adalah dana hibah luar negeri di BNPB. Karena sampai saat ini kementerian sosial belum menganggarkan hal itu.
“Jadi ada sekitar Rp250milyar dana hibah di BNPB. Ini yang kami perjuangkan. Saat itu Kepala BNPB menyatakan bersedia menggunakan dana itu dulu sebelum dana dari Kemensos dialokasikan,”ujarnya.
Demikian dengan hunian tetap (Huntap). Bantuan Huntap dari beberapa yayasan diberikan ke Kota Palu bukan tanpa “loby-loby”. Bantuan Huntap dari Yayasan Budha Tzu Chi misalnya. Bisa terealisasi lantaran dirinya bermohon lansgung ke pihak yayasan.
“Saya katakan kita ini lagi lagi saya mengamen untuk mendapat bantuan itu,”bebernya.
Kemudian bantuan Huntap dari Wali Kota Surabaya. Serta dari pemerintah kota lainnya. Sejauh ini, hasil dari “mengamen” itu Pemkot Surabaya kini tengah membangun 11 unit di Kelurahan Tondo.
“Bahkan masih ada rencana bantuan dari wali kota lainnya. Ini semua sekali lagi kita mengamen,”terang Hidayat
Hidayat menyatakan segala upaya tersebut terpaksa harus ia beberkan, mengingat gencarnya informasi media mainstream yang terus menyudutkan Pemkot Palu dengan berbagai isu. Seoalh olah Pemkot tidak bekerja dan telah menerima bantuan hingga trlyunan rupiah.
“Sebenarnya saya juga merasa aneh, jika usaha ini harus kita gembar-gemborkan. Tapi apa boleh buat, supaya masyarakat juga tahu apa yang sebenarnya telah kami lakukan,”demikian Hidayat. (mdi/palu ekspres)
