Wali Kota Palu Bentuk Tim Penyaluran Jadup APBD

  • Whatsapp

Data ini selanjutnya diajukan kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai basis data penerima jaminan hidup (Jadup) yang nantinya bersumber dari APBN.

“Untuk penyaluran Jadup ini, dinas catatan sipil dan sosial kini tengah menggenjot validasi data pengungsi yang terdata. Karena ternyata ada yang dobel dan ada pula yang menggunakan NIK atas nama orang lain,”jelasnya.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya dalam dialog, Ketua forum Rahman Kasim menyebut hingga saat ini masih banyak korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan logistik yang bersumber dari APBD Kota Palu. Baik yang dianggarkan untuk bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2018 maupun Bulan Januari sampai Maret tahun 2019.

Rahman menyebut, sebagian warga Perumnas Balaroa memang memilih tinggal di rumah keluarga, kost, maupun kontrak.
Namun mereka tetap harus mendapatkan logistik tersebut.

“Tidak mungkin semuanya tinggal di tenda pengungsian. Sudah banyak yang sakit, makanya ada memilih tinggal di rumah keluarga, kost ataupun mengontrak rumah,”jelasnya.

Mengenai data pengungsi khususnya warga Perumnas Kelurahan Balaroa yang terdampak paling parah, sebenarnya kata dia sudah valid. Melengkapi data by name by adres sesuai KTP dan kartu keluarga.
Tidak terkecuali mereka yang masih tinggal di rumah rumah keluarga dan kontrakan.

“Kami sudah melengkapi data khusus warga perumnas Balaroa. Tapi anehnya oleh dinas sosial disebut tidak valid. Padahal pendataan itu kami lakukan langsung bersama Lurah Balaroa,”ungkap Rahman Kasim.

Dalam kesempatan itu, Rahman juga menyampaikan keluhan terkait belum tersalurnya Jadup dari Kemensos RI, santunan tahap dua serta stimulan.
Sekaligus mempertanyakan status lahan warga yang terkena likuefaksi.

“Di Kabupaten Sigi Jadupnya sudah disalurkan. Sementara santunan bahkan sudah akan dibayar sepenuhnya dalam waktu dekat,”jelas Rahman.

Dialog forum bersama wali kota ini adalah rangkain unjuk rasa forum untuk memperjelas langkah pemerintah dalam penanganan korban likuefaksi. Unjuk rasa diawali di Kantor DPRD Palu lalu bergerak ke kantor Wali Kota. (mdi/palu ekspres)

Pos terkait