KPK lanjut Imran pada prinsipnya mengapresiasi langkah dan upaya yang telah dilakukan Pemkot Palu. Misalnya soal pelaporan keluar masuknya dana bantuan. OPD terkait menyampaikan bahwa bantuan yang masuk melalui dua rekening berbeda.
“Semuanya disampaikan secara komprehensif,”paparnya.
Dalam kaitan penyaluran stimulan, Imran menjelaskan sejumlah kendala yang dihadapi ditingkat penerima bantuan. Contohnya, soal adanya harapan masyarakat yang ingin dana tersebut diberikan secara tunai. Keinginan ini dilatari salahsatunya karena sebagian masyarakat terdampak sudah lebih dulu melakukan perbaikan rumah akibat kelamaan menunggu bantuan tersebut.
“Hal hal teknis di lapangan semuanya kami sampaikan. Dengan harapan itu menjadi materi koordinasi KPK kepada Kementerian terkait,”terangnya.
Selanjutnya terkait isu adanya bantuan dana hingga trilyunan rupiah yang mengalir ke Pemkot Palu. Menurit Imran, hal ini juga diprensentasekan dihadapan tim KPK. Sebagai klarifikasi, pihaknya menjelaskan bahwa kemungkinan besar dana yang dimaksud adalah dana yang juga disalurkan oleh yayasan-yayasan, lembaga maupun NGO yang tidak terkoordinasi dengan Pemkot Palu.
“Kan banyak bantuan NGO ini yang masuk tanpa sepengetahuan Pemkot Palu. Sementara dana yang disalurkan ke Pemkot Palu tercatat rapi dalam buku rekening,”pungkasnya.(mdi/palu ekspres)
