PALU EKSPRES, PARIGI– Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu melaksanakan pengambilan sumpah jabatan terhadap 30 Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini di Parimo periode 2019-2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Pasar Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parimo, Sabtu, 24 Agustus 2019,
Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu dalam sambutannya mengingatkan kepada para kepala desa lama yang masa jabatannya tinggal beberapa bulan, agar tetap menjalankan tugas dengan baik hingga di akhir jabatan.
“Tapi, bagi yang sudah selesai masa jabatannya, segera menyerahkan kepada kepala desa yang baru. Begitu pula dengan Plt kepala desa dari kantor camat agar menyerahkan tugas itu kepada kepala desa yang baru,” ujarnya.
Bupati juga minta, bagi kepala desa yang baru saja dilantik untuk bersabar menunggu masa berakhirnya jabatan Kades lama. Sebab, jabatan Kades sebelumya kata dia, tinggal dua bulan kedepan akan berakhir.
“Jadi, Kades baru saya minta bersabar karena masih ada pejabat lama menyelesaikan masa jabatannya kurang lebih dua bulan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kepada para kepala desa yang baru saja dilantik, untuk tidak main-main dalam melakukan pengelolaan dana desa. Karena, terbukti saat ini sudah ada beberapa oknum Kades yang ditetapkan menjadi tersangka, dan sudah mendekam di rumah tahanan (Rutan) Parigi.
“Di Rutan Parigi sudah ada beberapa oknum kepala desa yang nokngkrong sambil menunggu proses karena penyalahgunaan dana desa,” ujarnya.
Walaupun kata dia, ada perjanjian dengan pihak aparat hukum, tapi itu tidak bisa di tolerir apabila telah merugikan negara. Apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Apabila itu ditemukan, sayalah penuntutnya. Dan saya akan melaporkan, kita sudah punya hak masing-masing,” tegasnya.
Ia juga minta, kepada kepala desa jika ada pemeriksaan dari inspektorat diharapkan memberikan keterangan dengan jujur. Misalnya, ada tiga orang yang diperiksa oleh pihak Inspektorat. Kemudian ketiganya tidak jujur, seakan ada hal-hal yang disembunyikan. Padahal, sebagai pejabat, Bupati, maupun Kades adalah hasil pilihan rakyat.
“Berarti kita di mata-matai oleh rakyat, dan mungkin saja inspektorat tidak semua mendapat temuan itu, karena kita melaporkanya tidak jujur. Tapi ingat, masyarakat kita tidak buta, jelas mereka akan melapor jika ada temuan.”ujarnya.
