Ilham menjelaskan layanan kesehatan gratis di tingkat Puskesmas bisa “mengcover” sedikitnya kurang lebih untuk 100 jenis penyakit. Meski memang kata dia, belum dapat melayani jenis penyakit yang tergolong berat.
“Kalau cuma flu, batuk dan demam itu bisa diatasi periksa kandungan dan lain-lain,”katanya. Tapi kata Ilham, penyakit berat sebenarnya bisa dicegah dengan menjaga pola hidup sehat. Untuk inipun Pemkot sebetulnya juga punya program rutin dalam mengajak masyarakat menjalani pola hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) terintegrasi yang salah satu tujuannya sebagai upaya mencegah penyakit.
Program ini dilaksanakan dinas kesehatan setiap hari Jumat. Berolahraga secara bersama, makan buah dan pemeriksaan kesehatan secara gratis bisa dilakukan bersama masyarakat dalam setiap pencanangan Gernas tersebut. Selain itu masyarakat juga bisa mengecek kolestrol dan gula darah dalam setiap pencanangan Gernas tersebut.
Sekaitan dengan adanya wacana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, Ilham tidak mengomentari terlalu jauh. Namun menurutnya jika wacana itu benar, maka Pemkot Palu mesti mengalokasikan tambahan dana untuk mengcover iuran warga miskin Kota Palu yang menjadi peserta BPJS kesehatan dari kelompok penerima bantuan iuran (PBI).
Pemkot sejauh ini kata dia telah menanggung iuran warga miskin yang menjadi peserta PBI sebanyak 37 ribu jiwa. Setiap tahun Pemkot menggelontorkan dana sebesar Rp7 miliar lebih untuk membayar iuran tersebut.
“Nah kalau ditanya apakah Pemkot Palu mampu atau tidak dari sisi anggaran, itu saya tidak bisa jawab. Itu ranah Bappeda,”demikian Ilham.
Kepala Bappeda Palu, Arfan dikonfirmasi tentang kesiapan anggaran Pemkot Palu menambah pembayaran iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI) di Kota Palu, menjelaskan, jika rencana itu terealisasi, maka Pemkot Palu harus menghitung dulu kemampuan keuangan daerah.
Sebab kata dia, anggaran untuk perubahan APBD 2019 dan APBD tahun 2020 sudah diplot habis untuk membiayai program anggaran dan kegiatan Pemkot Palu.
“Apalagi tahun 2020, kita harus biayai Pemilu Kada. Jadi bukan bisa atau tidak. Tapi pemerintah harus hitung ulang dulu sumber – sumber keuangan daerah,” jawab Arfan, Kamis 5 September 2019.
