PALU EKSPRES, PARIGI– Rehab Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, pengerjaannya ditargetkan pada tahun 2020 mendatang. Rehab gedung DPRD ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni. Sejumlah kerusakan terjadi di beberapa titik yang diakibatkan gempabumi 28 September 2018.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Ardi Kadir mengatakan, terkait rehab gedung DPRD pihaknya saat ini menunggu hasil usulan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Parimo.
“Saat ini dilakukan peninjaun tingkat kerusakan gedung ini, tinggal pihak PUPRP melihat dan merencanakan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya,” kata Ardi Kadir usai meninjau Gedung DPRD Parimo, Senin 7 Oktober 2019.
Dia mengatakan, terkait dana perkantoran yang mengalami kerusakan pascagempa, pemerintah pusat sejauh ini tidak mengalokasikan untuk perbaikan, sehingga pemerintah daerah perlu untuk mengintervensi melalui dana APBD.
Tingkat kerusakan pada gedung perwakilan rakyat jelas Ardi yaitu, di bagian ruang komisi, ruang rapat. Bagian dinding kantor mengalami retak serta amblas. Kemudian lantai gedung mengalami pergeseran serta dibeberapa gedung lainnya.
“Kalau dilihat, banyak plafon yang harus diganti dan beberapa konstruksi lainnya, tiang utama gedung tidak mengalami pergeseran hanya bagian dinding saja yang retak, sehingga hanya perlu melakukan rehab saja,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto mengungkapkan, gedung DPRD setelah dilakukan pemeriksaan oleh PUPRP Provinsi maupun Pusat tidak mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga, dalam waktu dekat akan digunakan untuk berkantor oleh anggota DPRD.
“Pekerjaan gedung ini sambil berjalan dan kita akan pindah ke sini,” ujarnya.
Sesuai Kepres penetapan Padagimo akan dijadikan landasan pihaknya untuk bertemu BPK guna penetapan anggaran untuk rehab besar gedung DPRD tersebut. Apakah dimungkinkan untuk mendahulukan perbaikan melalui anggaran APBD.
Ditaksir perbaikan gedung ini menghabiskan anggran sekitar Rp 500 juta. Sementara fasilitas yang di dalam tambahnya, masih dapat digunakan dan tidak perlu untuk pengadaan kembali.
