PALU EKSPRES,PALU- Hasanuddin Atjo terus melangkah maju untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng periode 2020-2024. Setelah mendaftar di PDIP, Sabtu 18 Oktober 2019, Atjo kembali mendaftar di Partai Golkar.
Partai berlambang beringin ini menjadi partai kedua tempatnya mendaftar. Hasanuddin menyebut, masih akan mendaftar di partai lain, jika sudah buka ruang itu.
“Di PDIP saya daftar sebagai calon gubernur. Dan sudah kembalikan berkas, tinggal tunggu undangan untuk paparan visi dan misi,”kata Hasanuddin Atjo, Jumat 18 Oktober 2019.
Di Gerindra, dia mengaku terlambat. Dan Gerindra sudah menutup pendaftarannya.
“Sejauh ini baru dua partai. Tidak sempat ke Gerindra karena sudah tutup,”katanya.
Terkait rencananya maju sebagai bakal calon, Hasanuddin menyebut tetap akan melihat dinamika politik yang bergulir. Dan mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan dinamika politik tersebut. Karena sejauh ini belum ada proyeksi seperti apa nantinya pasangan calon yang akan mencuat.
Terlebih masih akan ada proses komunikasi politik lintas partai. Proses ini menurutnya masih panjang. Belum lagi Parpol tentunya melihat hasil survei dan visi misi kandidat.
“Ya garis mundurnya menjadi bakal calon wakil. Tapi bicara 01 atau 02, itu belakangan kita pikirkan,” katanya.
Hasanuddin menjelaskan salahsatu motivasi yang mendorong rencana pencalonan ini karena ingin berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan di Sulteng.
“Sebagai warga negara, kita punya hak sama untuk kontribusi bagi kemajuan sebuah pembangunan daerah. utamanya Sulteng,” ucapnya.
Terlepas dari itu, Hasanuddin berpendapat, setiap pasangan calon harus memiliki tiga kekuatan. Yakni kekuatan birokrat, enterpreneur dan kekuatan politik.
Dan menurutnya, porsi yang paling besar persentasenya adalah kekuatan enterpreneur. Jika ingin mengembangkan kekuatan ekonomi sebuah daerah, maka porsi enterpeneur harus lebih besar yakni 50 persen.
Sementara birokrat dan politik porsinya harus masing-masing 25 persen. Kuat tidaknya sebuah pasangan pemimpin daerah kata dia, tergantung kekuatan segitiga ini.
“Ini rumus dari tripot segitiga sama kaki. Dibalik bagaimanapun dia tetap segitiga. Dan enterpreneur harus dominan,” hematnya.
Seorang politik menurutnya harus punya orientasi enterpreneur. Demikian seorang birokrat yang harus punya visi enterpreneur. Maka jika digabung porsinya menjadi 50persen enterpreneur, 25persen politik dan birokrat.
“Di diri saya ada birokrat sekaligus enterpreneur. Maka bisa pula menjadi pasangan yang memiliki kekuatan politik dan enterpereneur,”terangnya.
Tiga kekuatan itu kata dia harus dimilik setiap pasangan calon. Agar nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena kemajuan satu daerah hanya akan terjadi jika ada investasi. Sebab anggaran pemerintah pasti terbatas. Dititik ini papar Hasanudin, pasangan calon perlu mengedepankan visi enterpreneur.
“Karena kita pasti bicara investasi. Bagaimana pemimpin kedepan bisa mengembangkan investasi di daerah,”paparnya.
Indonesia lanjut dia punya potensi besar menjadi negara dengan pendapatan tertinggi tahun 2050. Berdasarkan survei salahsatu lembaga analisis ekonomi dunia, Hasanuddin menjelaskan, pendapatan domestik domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2050 diprediksi menembus 10triliun US dolar Amerika. Sementara PDB Indonesia saat ini masih berkisar di angka 1triliun US Dollar.
Artinya menurut Hasanuddin, pendapatan perkapita dengan PDB demikian, sebesar 3800dollar US. Proyeksi itu akan naik 10 kali lipat pada tahun 2050.
“Ini berarti satu orang di Indonesia nantinya bisa berpendapatan 500 juta pada tahun 2050,”urainya.
Peluang dari proyeksi itu lanjutnya mulai didesain dari daerah baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Sebab Indonesia memiliki 34 provinsi dan ratusan kabupaten.
“Kita harus maju bersma agar target itu bisa terpenuhi,”katanya.
Diapun menyebut, pengembangan pembangunan sebuah daerah dimasa mendatang harus dilandasi dengan perencanaan digital. Saat ini ada Keputusan Presiden (Kepres) 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia.
Kemudian ada Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pembanguna daerah. Dari regulasi tersebut, perencanaan di Indonesia tahun 2021 mendatang harus berbasis digital. Makanya pemimpin dimasa datang harus bisa menyesuaikan hal ini.
“Kalau kita tidak kesitu, maka Sulteng akan tertinggal. Jadi pasangan pemimpin nantinya harus paham teknologi informasi ini. Kami harus persiapan diri untuk itu,”jelasnya lagi.
Selanjutnya bidang kelautan. Dia menyebut pemimpin kedepan harus berusaha meningkatkan nilai tukar nelayan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan nelayan. Dibidang ini Hasanuddin mengaku punya pengalaman. Setidaknya dalam usaha meningkatkan nilai tukar nelayan.
Ditahun 2007, ketika pertama mekabat kepala dinas kelautan Sulteng, dia mengatakan nilai tukar nelayan saat itu berkisar Rp103. Hanya 3 persen pendapatan nelayan yang berpotensi ditabung. Terjadi peningkatan rentan waktu 10 tahu belakangan menjadi Rp117.
“Kalau kita bicara berapa pendapatan nelayan maka nilainya variatif. Tapi jika bicara standar pendapatan, maka saat ini menunjukkan ada peningkatan 14 point. Dan ini tertingi dari bidang subsektor lainnya,”kata Hasanuddin.
Saat inipun telah ada program asuransi nelayan. Dimana perintah telah menjamin kehidupan nelayan termasuk keluarga jika terjadi sesuatu terhadap diri nelayan saat beraktifitas. Misalnya nelayan meninggal karena kecelakaan kerja di laut.
Maka bagi ahli warisnya, pemerintah memberi asuransi sebesar Rp200juta perjiwa. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah perlu memberikan proteksi kepada nelayan dan petani .
“Sehingga mereka juga bisa merasakan manfaat sebagai warga negara. Yang menjamin keberlangsungan hidup keluarganya,”ujar Hasanuddin.
Kemudian soal pemilihan bencana. Hasanuddin dalam kaitan ini berpendapat bahwa pemilihan hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat terdampak.
Proses pemulihan tidak bisa diupayakan dari satu titik saja. Salahsatu alternatif adalah merespon rencana penetapan ibukota baru. Dimana Sulteng memiliki posisi yang sangat staretgis.
Dari peluang itu, bagaimana kemudian sebuah daerah dengan posisi strategis bisa menjadi lokomotif untuk memenuhi kebutuhan ibukota baru nantinya. Bagaimana peluang ekonomi itu bisa teriisi. Termasuk pengembangan sumber daya manusia.
“Kita menarik dampak bencana di peluang tersebut. Katakanlah kita menjadi penyangga pangan ibukota. Maka otomatis pangan akan kita kembangkan di Pasigala,”demikian Hasanudin Atjo. (mdi/palu ekspres).
