Nur Sangadji. Foto; Dok.PE
Oleh : Nur Sangadji , muhdrezas@yahoo.com
PAGI ini saya membaca pernyataan sahabat saya, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibrahim Hafid. Dia bilang, DPR, Pemerintah dan elemen masyarakat harus duduk bersama. Untuk apa..? Dia kasih contoh tentang problem stanting dan gizi buruk. Tapi saya kira, juga untuk membahas berbagai persoalan pembangunan secara umum maupun tematik. Mengurai urgensi, prioritas, strategi dan pembiayaannya.
Pernyataan ini bukan hanya baik, tapi memang seharusnya begitu. Bagai sebuah mobil, pemerintah adalah pedal gas. Sedangkan, DPR adalah pedal rem. Keduanya sangat penting kehadirannya. Tanpa pedal atau rem, mobil tidak bergerak atau pergerak menuju kecelakaan.
Begitulah ilustrasi tentang dominasi. Bayangkan kalau hanya pedal rem yang diinjak. Atau sebaliknya, pedal gas yang ditancap. Stop, tersendat atau bergerak tidak keruan. Kita punya istilah yang sudah cukup lama dikenal tentang hal ini. Pertama, “governament or parliament heavy”. Kedua, “government and parliament happy”.
Kedua istilah tersebut punya makna yang sangat dalam dengan akibat implikasinya sendiri-sendiri. Pemerintah yang terlalu berat (dominan), bisa bergerak tanpa kontrol. Akan cenderung ke kolutif, absolut dan koruptif. Begitupun, parlemen yang terlalu kuat akan bikin pemerintahan yang kaku dan sulit berkembang. Karena sibuk melayani tudingan konfrontatif.
Relasi yang juga sama bahayanya adalah relasi sama-sama bahagia (happy together). Di sini, yang jadi korban kelak adalah rakyat. Kalau begitu, kita butuh relasi baru, yaitu relasi yang efektif. Jadi, berpindah dari hubungan kolutif, konfrontatif ke efektif.
Lantas, bagaimana caranya ? Apakah selama ini tidak terjadi..? Jawabannya, terjadi. Tapi hemat saya, hanya dalam batas prosedural semata. Dan, umumnya di posisi ujung pengambilan keputusan.Ada dengar pendapat, namun lebih bermakna pemeriksaan, penyelidikan bahkan boleh jadi penghakiman. Perlu ada inovasi relasi pada hal yang lebih substantif dan paling dini. Dalam fungsinya sebagai pengawas (controler), pembuat regulasi (legislator) dan penentu anggaran (budgeter), anggota dewan harus punya basis pengetahuan (knowledge) dan kemauan (willingness) yang tepat.
Harapannya, akan bertemu “political will” pemerintah dalam bentuk program. Dan, “political budgeting” dewan dalam prioritas anggaran. Semuanya berbasis perencanaan yang menjunjung kaidah pembangunan bersendikan kebutuhan masyarakat (development base on community need).
Ada mekanisme reses yang membawa anggota parlemen datang ke masyarakat. Ini bagus agar bisa tangkap kebutuhan real (bukan feel need) masyarakat. Tapi, hasilnya harus bertemu di sejumlah event dalam mekanisme perencanaan pembangunan. Jangan tunggu di ujung, di gedung DPR. Banyak, agenda dengan topik pembangunan beragam terselenggara tanpa kehadiran anggota parlemen secara institusi, individu atau komisi. Padahal, setiap acara-acara ini sering sekali berujung hambatan di regulasi, pengawasan dan budget. Semuanya menyangkut fungsi parlement.
Ada juga mekanisme dengar pendapat yang sifatnya tanya jawab. Kadang bernuansa ivestigatif. Acap kali, berisi klaim pemaksaan kehendak. Parah, dan sering terjadi adalah demonstrasi yang tidak jarang berujung mala petaka. Begitulah relasi selama ini. Maka, pikiran Ibrahim Hafid di awal tulisan ini patut di terjemahkan ke dalam implementasi.
Karena itu, mumpung anggota parlemen kita relatif baru dan energik. Maka, izinkan saya menitip rindu. Ketika hadiri rapat, seminar, sosialisasi dan uji publik tentang berbagai tema pembangunan (air, pangan, energi, sampah, birokrasi dll). Dimana, pemerintah dan atau masyarakat ada, anggota parlemen juga hadir. Itulah makna duduk bersama yang sesungguhnya. Makna, yang oleh Ramirez dikenal dengan istilah Four Ar (4R). Yaitu, Relation, Right, Responsibility dan Revenue (hubungan, hak, tanggung jawab dan pendapatan). Semoga. ***
