PALU EKSPRESS, JAKARTA– JIKA serius dan konsisten pada opsi oposisi, Nasdem bisa berperan sebagai pemimpin oposisi proporsional. Lewat cara ini, Nasdem mungkin saja memetik sukses di Pemilu 2024.
Pernyataan demi pernyatan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (SP) terkait opsi partainya menjadi oposisi perlu segera diputuskan agar publik, pemerintah, dan kader Partai Nasdem sendiri bisa mengetahui secara jelas sikap politik yang akan diambil oleh partai tersebut.
Selama Nasdem belum memberi ketegasan, publik menjadi bertanya-tanya: Nasdem ini sebetulnya sedang bersandiwara lewat jurus gertakan politik atau memang memiliki kesungguhan politik menjadi partai oposisi?
Jika Nasdem terus mengambil posisi abu-abu, pemerintah juga lama-lama bisa tidak nyaman dengan Nasdem. Bukan mustahil loyalitas mereka akan diragukan oleh pemerintah.
Kasihan juga kader Nasdem yang duduk sebagai menteri. Mereka mungkin juga jadi risi pada Presiden dan koleganya di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Rasa kikuk dalam pergaulan politik boleh jadi tidak hanya dirasakan oleh Pak Jhonny G Plate (Menkominfo), Ibu Siti Nurbaya (Menteri LHK), dan Pak Syahrul Yasin Limpo (Mentan), tetapi mungkin juga dialami oleh kader Nasdem yang duduk di kursi DPR dan DPRD di seluruh Indonesia.
Jadi, memang sebaiknya Nasdem segera memutuskan sikapnya. Kalau memang tidak serius, ada baiknya SP segera bertemu dengan Presiden dan menjelaskannya kepada publik. Kalau mau sungguh-sungguh jadi partai penentang pemerintah, sebaiknya mereka segera tarik kadernya dari KIM.
Tetapi selain kedua cara itu, sebetulnya ada cara ketiga yang bisa dipilih oleh Nasdem. Kalau mereka belum benar-benar siap menjadi partai penentang pemerintah atau menjadi oposisi total, maka bisa saja mengambil peran semi-oposan atau sebut saja oposisi proporsional.
Dalam posisinya sebagai oposisi proporsional, Nasdem tidak perlu menarik kadernya dari Kabinet. Tiga menteri asal Nasdem bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden. Hanya saja Nasdem dapat secara bebas mengkritisi berbagai kebijakan dan program pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden.
