Kebijakan yang dikritisi tersebut tentu tidak termasuk bidang-bidang kementerian yang dipimpin oleh kader Nasdem sendiri. Jadi untuk urusan seputar komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanian, Nasdem harus injak rem.
Menjadi lucu dan tidak ‘fair’ kalau kebijakan pemerintah di bidang-bidang tersebut termasuk yang dikritisi oleh Partai Nasdem. Sebab, kalau menteri-menteri dari Nasdem itu dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, Nasdem semestinya mengusulkan kepada Presiden untuk mencopot mereka dari kabinet, tidak cukup hanya dikritik saja.
Tetapi kalau ada menteri lain yang membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, Nasdem boleh saja mengkritisinya di parlemen atau diluar parlemen dengan alasan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden, misalnya.
Itulah kira-kira konsep dari oposisi proporsional. Konsep dimana parpol tidak selalu mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah benar, sudah sepantasnya mereka dukung. Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden, apalagi tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tentu harus dikritisi.
Tetapi jika kebijakan yang tidak benar itu justru diambil oleh menteri yang berasal dari parpol bersangkutan, maka tidak cukup hanya dikritisi. Parpol harus berani mengusulkan kepada Presiden untuk memecat atau mengganti mereka. Itu baru ‘fair’.
Dengan cara demikian, Nasdem dapat terhindar dari tudingan bermain politik dua kaki atau dianggap menjadi kerikil dalam sepatu bagi pemerintah. Karena kalau sudah bersikap ‘fair’ seperti itu masih dipandang sinis atau dicurigai, maka kecenderungannya rakyat akan berpihak pada Nasdem.
Oleh sebab itu, agar segala sesuatunya menjadi jelas, Nasdem perlu segera menetapkan sikap politiknya. Kalau pilihannya jatuh pada opsi menjadi oposisi proporsional, ada peluang partai-partai politik yang lain akan mengikuti sikap Nasdem.
PKS, misalnya, mungkin saja tertarik dengan konsep itu. Apalagi diantara Nasdem dan PKS sudah ada pembicaraan awal terkait opsi menjadi oposisi. Bukan mustahil Partai Demokrat dan PAN pada gilirannya juga akan ikut serta.
