“KERETA KUDA” SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG
Jepang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh DPR. Ditingkat daerah dipimpin oleh gubernur dan bupati yang dipilih oleh rakyat melalui pesta demokrasi seperti Indonesia. Anggota DPR pusat dan daerah juga dipilih oleh rakyat.
Menurut Hasanuddin Atjo, pemeritahan di Jepang relatif miskin struktur namun kaya fungsi, sehingga diperlukan kualitas SDM dengan standar tertentu.
Pada kondisi tertentu misalnya, luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang tinggi, pendapatan daerah yang besar kewenangan penuh diberikan kepada daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota oleh pemerintah di atasnya.
“Simpelnya, pada kasus tertentu provinsi ditarik oleh kabupaten/kota yang maju dan pemerintah provinsi menarik kabupaten yang belum maju,” kata Atjo.
Ia mengatakan perencaanaan dilakukan bersama dan provinsi juga memberikan dananya ke kabupaten kota. Pola di Jepang ini tentunya dapat menjadi referensi bagi Indonesia kemungkinan untuk menerapkannya.
(fit/palu ekspres)
