PALU EKSPRES, DONGGALA – Puluhan Calon Kepala Desa (Cakades) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, Selasa (19/11) siang.
Kedatangan puluhan cakades diterima oleh tiga pimpinan dewan Takwin, Sahlan L Tandamusu, dan Asis Rauf, serta gabungan komisi DPRD Donggala. Kedatangan para Cakades ini untuk menyampaikan ketidakpuasannya atas hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh panitia Kabupaten. Mereka menduga ada yang tidak beres dalam hasil evaluasi cakades tersebut.
“Saya tidak terima hasil evaluasi yang dilakukan panitia Pilkades kabupaten. Sangat kental intervensi penguasa. Lebih baik gugur karena tidak dipilih oleh rakyat, jangan gugur karena ulah penguasa,” kata Sadrik, salah seorang Cakades dari desa Saloya. Kepada pimpinan dewan, Sadrik menceritakan, berkasnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia kabupaten karena tidak melampirkan foto kopy ijazah SD dan SMP.
Padahal sejak awal kata Sadrik syarat itu tidak pernah disampaikan baik oleh panitia desa maupun panitia kabupaten.
“Tidak ada disampaikan syarat itu, kalau disampaikan pasti saya penuhi. Setelah saya periksa berkas kandidat lain yang berkasnya dinyatakan lengkap ternyata mereka juga tidak melampirkan ijazah SD dan SMP seperti saya. Ini ada apa?” ujarnya.
Beberapa Cakades yang lain juga menyampaikan keluhan yang hampir sama dengan Sadrik. Rata-rata berkas kandidat Cakades dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan pas foto, alamat di kartu keluarga berbeda, cap laporan kekayaan buram, dan foto kopy ijazah SD sampai SMP yang tidak dilampirkan.
“Alasan panitia Pilkades Kabupaten mengada-ada. Itu kan bukan syarat yang subtansi. Saran saya sebaiknya Pilkades ini ditunda, kita rumuskan terlebih dahulu acuan pelaksanaanya yang lebih baik,” ucap Taufik M Burhan, anggota komisi I saat diberikan waktu untuk menanggapi.
Menurut Taufik Peraturan Bupati (Perbub) yang dijadikan acuan Pilkades serentak 2019 tumpang tindih dan berpotensi menciptakan resistensi di masyarakat.
“Saran saya sebaiknya Pilkades ini ditunda saja. Kalau seperti ini bisa terjadi gejolak di masyarakat,” sebut politisi yang akrab di panggil Tune ini.
