PALU EKSPRES, PALU– Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah di periode ke dua kepemimpinan Longki Djanggola mengalami perubahan.
Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Hasanuddin Atjo mengatakan, ada tiga faktor yang melatari diubahnya RPJMD Gubernur Longki Djanggola. Pertama, akibat bencana multi dampak yang terjadi 28 September 2019 mengubah struktur dan pola ruang, serta rusaknya sejumlah infrastruktur dasar sehingga target-target RPJMD 2016-2021 yang telah ditetapkan tidak mungkin bisa dicapai.
Kedua, kata Atjo, perubahan struktur di beberapa OPD karena ada yang bertambah dan ada yang berkurang, sehingga indikator kinerjanya juga berubah.
“Serta adanya perubahan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 menjadi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang intinya bahwa misi kepala daerah harus ada indikator dan sistematika penyusunannya tadinya 10 bab berkurang menjadi 9 bab,” kata Atjo pada sosialisasi Perubahan RPJMD dan Rancangan Teknokratik 2020 – 2024 di 13 Kabupaten-Kota se Sulawesi Tengah, Jumat (22/11/2019), di aula utama Bappeda Kabupaten Banggai yang dibuka oleh wakil bupati Banggai Drs. Mustar Labolo, MSi dan sekaligus memimpin diskusi.
Hadir pada acara sosialisasi tersebut adalah kepala Bappeda Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai laut bersama sejumlah jajarannya. Selain itu juga dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Camat. Sosialisasi perubahan RPJMD dan rancangan teknokratik 2020 – 2024 di 13 Kabupaten-Kota se Sulawesi Tengah akan dipusatkan di empat kabupaten. Pertama, di Banggai meliputi Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Ke dua, di Morowali meliputi Morowali, Morowali Utara, Poso dan Tojo Unauna. Ke tiga, di Donggala meliputi Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Moutong dan ke empat di Tolitoli meliputi Tolitoli dan Kabupaten Buol.
Atjo menambahkan Pemerintah Daerah melalui Bappeda menyusun rancangan teknokratik sebagai referensi penyusunan RPJMND 2020 -2024 dan sekaligus menjadi referensi dalam menyusun program kerja para calon kepala daerah yang akan ikut kontestansi di tahun 2020.
Beberapa point penting dalam rancangan teknokratik yaitu, mengacu kepada visi panjang Presiden yaitu mewujudkan Indonesia maju tahun 2045. Selain itu visi Presiden-Wakil Presiden terpilih 2019-2024 juga harus menjadi referensi. “Lima visi Presiden 2019 – 2024 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi,” ujarnya.
Sekaitan dengan dengan visi itu maka program kerja dari Kepala Daerah sudah harus bertumpu pada visi panjang dan visi lima tahunan.
Demikian beberapa hal yang menjadi kontent paparan kepala Bappeda Sulteng itu yang juga merupakan salah satu calon Gubernur pada Pilkada Sulawesi Tengah tahun 2020. (***/fit/palu ekspres)
