PALU EKSPRES, PALU- Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sayutin Budianto bersama beberapa anggota DPRD Parimo dan tokoh masyarakat.
Gubernur Longki saat menerima rombongan kunjungan kerja tersebut di ruang kerja Gubernur, Kamis (23/1/2020), didampingi Kepala Dinas (Kadis) ESDM Sulteng Yanmart Nainggolan dan Kepala Badan Lingkungan Hidup And. Rahim.
Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Longki atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Parimo.
Sayutin menyampaikan kondisi masyarakat Desa Lobu, Kecamatan Moutong, akibat aktivitas tambang emas yang dikelolah oleh PT. KNK dan tambang PETI di desa itu.
Menurutnya, saat ini dari luas sawah 800 hektare, sudah rusak dan tidak berfungsi 500 hektare. Sehingga, tersisa 300 hektare sawah yang masih dapat berfungsi.
“Untuk itu diharapkan perlu solusi dari Bapak Gubernur untuk mengatasi permasalahan tersebut,” kata Sayutin.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola setelah mendengarkan penjelasan Kadis ESDM Yanmart Nainggolan, menegaskan bahwa operasional produksi tambang PT. KNK di Moutong adalah ilegal. Karena izin operasional produksi sampai saat ini belum pernah diterbitkan.
” PT. KNK belum bisa melakukan operasional produksi di sana,” kata Longki.
Olehnya, Gubernur Longki meminta agar dibuatkan surat teguran tegas kepada PT. KNK atas operasional yang dilakukan di Moutong. Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolda Sulteng dan Kajari Sulteng.
“Parigi Moutong merupakan awal karir saya sehingga saya minta mari kita lindungi Parigi Moutong dari ulah pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Longki.
Lebih jauh Gubernur Sulteng menyampaikan bahwa selain PT. KNK ada juga pihak- pihak tertentu yang melakukan pertambangan liar di wilayah tersebut. Sehingga diharapkan kepada ketua DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengatasi operasional pertambangan liar tersebut. (**/fit/palu ekspres)
