PALU, PE – Ketua Dewan Kota Palu, Mohammad Iqbal Andi Magga mengeluarkan pernyataan tegas terkait status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang berada pada zona kritis. Eki sapaan politisi Golkar itu berharap pemerintahan yang menjabat sekarang tidak bersikap apatis terhadap program KEK Palu dan harus lebih proaktif menindaklanjuti program itu.
Dia menegaskan KEK Palu bukan program yang dilahirkan oleh pemerintahan sebelumnya. Tetapi program strategi nasional yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
‘’Ini bukan program Pak Walikota sebelumnya, Pak Cudy (Rusdy Mastura,red). Ini program pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Palu, tanpa melihat siapapun pemimpinnya,” tegas Eki.
Harusnya menurut Eki, pemerintah kota berbangga dengan kesempatan Palu menjadi satu dari sembilan daerah di Indonesia yang berhak mendapat status KEK. Perjuangan untuk mendapatkan status itu pun bukan hal yang mudah kata Eki.
Pemerintah harus bolak-balik Jakarta untuk membahas dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan itu. Dan, Eki mengaku sebagai salah satu orang yang mengetahui banyak perjuangan itu karena dirinya sempat pula beberapa kali mendampingi pemkot Palu di masa pemerintahan Rusdy Mastura-Mulhanan Tombolotutu untuk memperjuangkan KEK Palu.
Dia kembali menegaskan program KEK bukan program jangka pendek. Yang realisasinya dapat terwujud layaknya sebuah program target APBD dalam tahunan. KEK merupakan program satu generasi.
‘’Sangat sayang kalau kemudian kita buang dan biarkan ini berakhir begitu saja. Ini bukan program jangka pendek atau program lima tahunan sebuah pemerintahan. Ini program panjang yang bisa saya katakan usianya satu generasi manusia,” tegasnya.
Karena itu, Eki mendesak agar pemkot segera menindaklanjuti dan menyeriusi program KEK.
Memang tak mudah kata dia. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan untuk pemantapan program itu. Baik itu hal teknis maupun non teknis. Namun, dia berharap kendala-kendala itu bukan alasan untuk stagnan dalam memajukan KEK.
‘’Karena ketika KEK ini hidup, perekonomian rakyat juga hidup. Contoh kecilnya saja para UMKM yang membuka usaha di sekitar wilayah KEK itu. Misalnya para pedagang makanan atau pedagang kecil lainnya. Dampak ekonomoninya meluas. Bukan hanya PAD yang meningkat, namun perekonomian rakyat pun hidup,” urainya.
Eki menekankan kepada pemkot agar lebih gesit dan proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. DPRD pun akan memberikan dukungan kebijakan anggaran untuk program itu.
Termasuk mendorong agar pemerintah mencari solusi dalam upaya pembebasan lahan kawasan itu yang belum tuntas hingga kini.
‘’Saya kira kita tidak perlu harus selalu berlindung di balik kata keterbatasan anggaran. Kalau kita serius kita bisa melakukan terobosan-terobosan tanpa banyak mengeluh. Kalau harap APBD yah memang tidak bisa. Harus ada dan berani buat terobosan,” tukasnya.
Seperti diketahui, oleh Dewan KEK Nasional, KEK Palu dinilai berada dalam zona kritis. Waktu tiga tahun yang diberikan Dewan KEK nasional kepada KEK Palu untuk mempersiapkan segala fasilitas dan infrastruktur KEK tak membuahkan banyak hasil.
Kemajuannya hanya 30 persen. Sementara kesempatan yang dimiliki oleh KEK Palu untuk menyempurnakan kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana di dalamnya hanya tersisa hingga Mei mendatang.
Dewan KEK Nasional pun belum memberikan sikap lebih lanjut apabila Palu tak bisa memenuhi kesiapan infrastruktur di sisa waktu yang diberikan.
(mrs/Palu Ekspres)
