DPRD Dukung Pembentukan Kawasan Desa Adat di Parimo

  • Whatsapp

PALU EKSPRES, PARIGI– Sebanyak enam Desa yang dihuni Komunitas Adat Terpencil (KAT) diusulkan menjadi kawasan desa adat oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab) ke Kementerian Sosial beberapa waktu lalu.

Sekaitan hal itu, Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto mengaku, mendukung penuh pembentukan desa adat tersebut. Bahkan, pihaknya hadir saat konsultasi ke Kementerian Sosial.

Bacaan Lainnya

“Jumlah penduduk yang menjadi desa adat minimal 2 ribu jiwa. Dan, yang masuk hanya dua desa yakni, Desa Pebounang Kecamatan Palasa dan Ogoalas,” kata Sayutin kepada wartawan di kantornya, Rabu, (19/2/2020).

Tidak semua desa yang diusulkan kata dia, masuk dalam kawasan desa adat. Karena yang layak menjadi desa adat atau yang memenuhi syarat adalah desa yang berpenduduk minimal 2 ribu jiwa.

“Kalau legislatif malah menginginkan jangan pakai dasar standarisasi dengan jumlah jiwa. Karena yang kami inginkan saudara-saudara kita yang ada di desa terpencil yang tingkat pendidikanya masih di bawah kita dorong tidak harus berpatokan pada jumlah penduduknya,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihakanya juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak melihat pada standarisasi penduduk, minimal bisa mengamankan mereka untuk menjadi kawasan desa adat. Sehingga secara langsung bisa diintervensi oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

Kawasan desa adat ini lanjut dia, tidak berpengaruh pada fungsi pemerintahan desa yang ada.”Ini tidak mengganggu dan pemerintahan desa tetap jalan cuma sistem pemerintahanya itu desa adat,” ucap Sayutin.

Dia mengatakan, fungsi pemerintahan desa tetap berjalan normal, tetapi ada perlakuan-perlakuan khusus bagi mereka (KAT) yang diberikan fungsi bagaimana mengembangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat di wilayah tersebut. Sehingga, dalam proses intervensi nantinya akan ada instansi teknis yang ikut dalam membantu proses peningkatan desa adat itu menjadi desa modern.

Ketika ditanya terkait isu pembentukan desa adat ini sebagai langkah pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Ia mengatakan, jika melihat tingkat ekonomi KAT yang ada di wilayah tersebut malah lebih bagus.

Pos terkait