Oleh Hasanuddin Atjo
Penerbangan Batik Air ID 6271 Manado-Jakarta take off on schedule, 07.45 WITA. Seat pesawat terisi penuh, meskipun pagi itu dalam waktu hampir bersamaan ada 4 penerbangan direct ke Jakarta. Memberi indikasi geliat ekonomi tetap tinggi, meskipun dibayangi virus Corona yang menjadi faktor penyebab berkurangnya kunjungan wisatawan ke Manado khususnya wisatawan asal China.
Gubernur Sulteng, Longki Djanggola sebagai mantan ketua BKPRS, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambe penerus tongkat estafet BKPRS, dalam sambutan pemilihan ketua BKPRS, Senin malam, 2 Maret 2020, mengemukakan bahwa pembangunan ke depan harus berbasis kewilayahan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengembangan sektor tambang maupun non tambang harus diseimbangkan dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan.
Karena akan berada di dalam pesawat sekitar 3 jam dan pasti banyak nganggurnya, menu mode pesawat di android saya diaktifkan agar frekuensi gelombang android tidak mengganggu komunikasi pilot dengan menara kontrol. Selanjutnya mulai berpikir dan menulis.
Terlintas dalam pikiran, bagaimana seharusnya skenario membangun pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan yang inklusive, berkelanjutan dikaitkan dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan serta era Industri 4.0, menindaklanjuti harapan mantan dan ketua BKPRS.
Di era Industri 4.0, membuat sejumlah negara di dunia berlomba menyesuaikan sistem pengelolaan pemerintahannya agar bisa menyesuaikan dengan tuntutan perubahan dari yang tidak terlihat sampai dengan terlihat. Perubahan itu dimulai dari tingkat pengelolaan pemerintahan yang tertinggi, negara sampai dengan yang terendah yaitu pemerintahan desa. Penerapan digitalisasi telah menjadi salah satu fokus oleh sejumlah negara maju.
Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan kita. Maju dan sejahteranya sebuah negara bergantung kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desanya. Ada berbagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang bisa menjadi acuan, ukuran atau referensi.
Pendapatan per kapita masyarakat atau PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, adalah salah satu instrumen yang bisa menjadi indikator kesejahteraan. Menurut Budiono (Mantan Wapres RI era SBY) bahwa dari sisi pendapatan, dikategorikan sejahtera bila PDRB minimal 6.000 dolar US atau 84 juta rupiah per kapita/tahun. Saat ini, PDRB masyarakat Indonesia baru mencapai 4.000 dolar US atau sekitar 56 juta rupiah. Semakin ke Timur Indonesia dan semakin ke desa nilai PDRB itu semakin jauh di bawah 56 juta rupiah/kapita/tahun.