Oleh Hasanuddin Atjo
PILGUB Sulawesi Tengah, 23 September 2020 menjadi momentum penting dan strategis, melahirkan pasangan yang dinilai mempunyai kapasitas sebagai konseptor dan sekaligus eksekutor.
Dua kapasitas seperti ini menjadi kebutuhan dalam membawa keluar Sulawesi Tengah dari permasalahan mendasar yang tersisa, antara lain tingginya angka kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan pendapatan antar wilayah.
Selain itu daerah ini sesungguhnya memiliki sumberdaya alam yang lengkap serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetetif, mulai tambang dan gas , pangan, dan parawisata. Ditambah lagi posisi strategis terhadap Ibukota Negara Baru, IKN di Kalimantan.
Di lima tahun terakhir yaitu antara 2015-2019, laju pertumbuhan ekonomi daerah ini tertinggi secara nasional yaitu antara 6,5 -15 % yang dominan disumbangkan oleh sektor tambang gas. Dan tentunya menjadi salah satu kebanggaan bagi daerah ini.
Disisi lain prestasi dalam menurunkan laju angka kemiskinan belum sebaik pertumbuhan ekonomi, sehingga ini akan menjadi salah satu pekerjaan rumah penting dan strategis bagi pasangan gubernur dan wakilnya yang nantinya terpilih.
Dalam lima tahun terakhir laju penurunan kemiskinan tingkat provinsi kurang lebih di angka 1%, yaitu dari 14,07 % di tahun 2015 turun ke 13,18 % di tahun 2019, dan berada di atas rata-rata nasional 9,22%. Laju penurunan kemiskinan ini disumbangan kinerjanya oleh 13 kabupaten/kota dalam menurunkan laju kemiskinannya masing-masing. Selama lima tahun laju penurunan kemiskinan di kabupaten dan kota bervariasi di angka 0,5%-2 %.
Kondisi ini ikut dipersulit oleh meningkatnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan serta disparitas pendapatan antar wilayah dan ditunjukkan oleh indeks Wiliansons. Ditambah lagi oleh pengaruh bencana multidampak yang terjadi 28 September 2018, utamanya di Kota Palu, Sigi dan Donggala serta Parigi Moutong. Sehingga boleh dikatakan persoalan kemiskinan di daerah ini bagaikan “benang kusut” yang menuntut desain dan perlakuan khusus untuk diurai kemudian dieksekusi.
Data menunjukkan bahwa kabupaten yang bebasis kepulauan seperti Bangkep dan Balut serta kabupaten berbasis tambang memiliki laju penurunan kemiskinan yang lebih tinggi sekitar 2 %. Sedangkan kabupaten berbasis agro (perkebunan, pertanian pangan dan peternakan), cenderung rendah antara 0,5-1 %.
