Oleh Hasanuddin Atjo (Ketua KP3 Sulteng)
PANGAN di masa pandemi Covid- 19 menjadi salah satu usaha yang kurang terpengaruh oleh lesunya bisnis global dan regional akibat adanya pembatasan pembatasan pada sejumlah aktifitas kehidupan. Dan yang menarik bahwa makan adalah aktifitas yang tidak boleh dikurangi.
Bahkan pemerintah telah memberi perhatian lebih akan ketersediaan maupun distribusi pangan, agar dapat diakses untuk meningkatkan immunitas maupun kesembuhan masyarakat yang positif terinfeksi virus Covid-19 dan telah terbukti berisiko mematikan.
Kondisi ini tentunya dapat menjadi peluang dan motivasi bagi petani dan peternak untuk meningkatkan kinerja usaha taninya agar mampu bersaing pada era globalisasi yang semakin ketat karena disertai oleh sejumlah inovasi yang makin maju dan modern.
Selama ini usaha tani dari mereka belum memberikan pendapatan mensejahterahkan. Dan tergambar dari Nilai Tukar Petani gabungan (NTP gabungan) yang umumnya kurang dari 100%, dan ditengerai bahwa kurangnya nilai tambah usaha tani menjadi salah satu faktor penyebab utama.
Secara umum daerah- daerah pada kawasan timur Indonesia nilai NTP gabungan rendah, bahkan banyak di antaranya kurang dari angka 100 % yang memberi gambaran indeks yang dibayarkan lebih besar dari indeks yang diterima oleh petani. Artinya, bahwa potensi menabung dari usaha tani mereka minim.
Sebagai salah satu contoh bahwa NTP gabungan Provinsi Sulawesi Tengah di Desember 2020 sebesar 96,91 % terdiri Pertanian Pangan 97,45%; Hortikultura 96,38 %; usaha Perkebunan Rakyat 94,43 % dan Peternakan 96,62%; serta Perikanan sebesar 99,47 %.
Hal yang sama juga dialami hampir semua wilayah di kawasan timur Indonesia, sehingga persoalan ini sudah seharusnya memperoleh perhatian dari segenap komponen terkait, utamanya dari pemerintah daerah yang memiliki potensi pada kedua jenis usaha tani tersebut.
Integrated farming atau usaha tani terintegrasi antara padi sawah dan ternak sapi dinilai bisa menambah pendapatan karena adanya nilai tambah dari symbiosis mutualisme bagi kedua usaha tani itu. Selama ini pola kedua usaha tani tersebut berlangsung sendiri- sendiri.
Nilai tambah tersebut antara lain limbah dari usaha tani padi sawah berupa jerami dan dedak halus bisa menjadi bahan baku ransum ternak besar. Dan selama ini pola budidaya dari peternak kita masih tradisional, tidak dikandangkan apalagi dimandikan. Akibatnya sulit memacu laju pertumbuhan.
Selanjutnya limbah usaha ternak besar berupa air seni bisa menjadi sumber pupuk cair yang baik dan kotorannya bisa diolah menjadi biogas sebagai sumber energi. Dan, produksi kompos, pupuk organik bisa menekan penggunaan pupuk kimia yang juga sering bersoal.
Sigi adalah salah satu kabupaten yang paling bontot di Sulawesi Tengah. Kabupaten ini memiliki lahan untuk produksi padi sawah sekitar 17.000 ha. Sekitar 10.000 ha lahan beririgasi teknis, sisanya adalah tadah hujan.
Produksi padi sawah per tahunnya sekitar 128.000 ton. Dari angka produksi ini, maka limbah jerami 4 kali produksi padi yaitu mencapai 512.000 ton dan dedak halus bisa mencapai 21.000 ton. Jerami dan dedak bisa diramu menjadi pakan ternak besar.
Berdasarkan kalkulasi kasar maka dapat diproduksi pakan ternak siap konsumsi sekitar 500-600 ribu ton. Bila dalam setahun se ekor ternak besar menghabiskan pakan sekitar 7,2 ton maka jumlah ternak yang bisa dipelihara sekitar 70.000 ekor. dengan tambahan daging sekitar 400 kg per ekor.
Dari gambaran singkat di atas bisa memberikan informasi bahwa nilai tambah yang diperoleh oleh petani sawah adalah harga jerami, dedak, kemudahan mendapatkan pupuk cair dan kompos dengan harga lebih murah. Dan ujungnya nanti meningkatkan harga padi, karena berorientasi organik.
Nilai tambah yang diperoleh oleh peternak antara lain pertambahan bobot ternak yang lebih cepat dan besar, harga tambahan dari pupuk cair (dari air seni), harga biogas serta harga kompos yang selama ini tidak pernah diperoleh.
Bila ada keinginan usaha integrasi ini akan dijadikan rolemodel, maka setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian antara lain;
Pertama, regulasi dari Pemerintah Daerah seperti adanya dukungan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat serta peta perwilayahan komoditi yang bebasis RTRW.
Kedua, mempersiapkan peternak dari paradigma atau cara yang konvensional menuju paradigma budidaya yang lebih terukur dan terprediksi.
Ketiga, harus ada off taker yang menjamin bibit sapi atau bakalan yang tumbuh cepat, pakan ternak pracetak dan jaminan pasar.
Tentunya gagasan ini masih perlu dikaji dan didiskusikan lebih dalam dihubungkan dengan kondisi sosial geografis dan kebijakan daerah. SEMOGA.
