Oleh Hasanuddin Atjo
Lock Down penuh atau menutup pintu masuk dan keluar ke dan dari satu wilayah untuk sementara menjadi cara yang paling efektif memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang kini makin melebar dan menimbulkan korban jiwa yang semakin meningkat.
Tidak semua Negara atau wilayah cocok menerapkan strategi itu, yang antara lain dikarenakan oleh tingkat kemandirian yang rendah. Belum semua kebutuhan pangan, energi dan kebutuhan dasar lainnya dapat dipenuhi secara mandiri oleh Negara atau satu wilayah yang bersangkutan, sehingga hanya bisa menerapkan “Lock Down Terbatas”.
Indonesia merupakan salah satu Negara berbasis kepulauan yang terpaksa harus menerapkan “Lock Down terbatas”. Artinya, hanya bisa membatasi kontak fisik, menjaga jarak kalau memang terpaksa harus bertemu, melakukan pengawasan ketat di wilayah perbatasan serta pintu keluar maupun masuk seperti bandara dan pelabuhan laut.
Dengan kondisi seperti ini, tugas pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan eksekutor harus tetap berlangsung, agar tugas pelayanan tetap dapat difungsikan sehingga tidak terjadi kokosongan yang bisa lebih memperparah situasi.
Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah merupakan salah satu strategi membatasi kontak fisik satu dengan lainnya. Dan, ini mutlak (dipaksa) harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, kecuali ASN tertentu seperti tenaga medis, pemadan kebakaran.
Permasalahannya yang dihadapi terkait dengan WFH ini, belum semua ASN bisa adaptif dengan inovasi digital seperti ini, terutama generasi non melenial yang belum update. Sebaliknya mahasiswa, generasi milenial dan pegawai sejumlah perusahaan swasta, WFH bukan lagi menjadi hal baru. Mereka sudah familiar dan menguasai cara kerja seperti ini. Sejumlah aplikasi sudah tersedia di Play Store tinggal Di-download dan install. Sejumlah kepala daerah yang inovatif dan adaptif juga mulai menggunakan cara kerja seperti ini.
Bila WFH menjadi satu keharusan dan nantinya bermuara kepada budaya sebagai tuntutan era Industri 4.0, maka peran jasa pelayanan antaran makanan seperti Gojek, Grab dan perusahaan aplikasi lainnya menjadi penting. Dalam situasi pandemi Corona seperti ini, mereka (jasa antaran) memegang peran penting untuk mengantar pesanan dari pekerja WFH. Dan, tentunya mereka juga menggunakan SOP yang telah ditetapkan.
Salah satu persoalan besar lainnya adalah bagi warga masyarakat yang berpendapatan harian atau tidak tetap. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pemberlakuan Lock Down terbatas. Kebijakan Pemerintah untuk re-alokasi anggaran pembangunan 2020, untuk penanggulangan Corona dan dampaknya dipandang sudah sesuai dan sangat tepat.
Corona yang disebabkan virus Covid-19, harus jadi pembelajaran yang berharga bagi masyarakat. Pilkada 2020 untuk memilih pemimpin daerah yang berkualitas, inovatif dan kreatif menjadi sebuah momentum penting.
Diperlukan kandidat yang paham dengan tuntutan digitalisasi, paham dengan inovasi yang terkait dengan industri pangan, industri pariwisata dan industri lainnya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Harus mampu melahirkan sejumlah desa maju dan mandiri yang muaranya kepada peningkatan indeks kemandirian negeri ini.
Kita berdoa bersama dan berharap kiranya pandami Corona segera dapat diatasi agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Semoga.
