PALU EKSPRES, DONGGALA—Ketua DPRD Donggala Takwin menggelar pertemuan dengan pimpinan Cabang BPJS Palu, Wahida, Kepala Dinas Kesehatan Muzzakir, Plt Kepala Dinas Sosial Andi Pangeran, dan Kepala Bappeda Rustam Effendy.
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sahlan L Tandamusu, Ketua Fraksi Nasdem Moh Taufik, anggota dewan dari fraksi Gerindra Maspuang, dan Kadis Keuangan.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja ketua dewan itu membahas penonaktifan BPJS bagi 59 ribu warga miskin sebagaimana diberitakan sebelumnya 60 ribu warga miskin di Kabupaten Donggala yang dinonaktifkan. Pada pertemuan itu diputuskan BPJS akan diaktifkan kembali dari bulan Mei sampai Juli 2020.
“Keputusannya pemda akan segera siapkan dana agar BPJS diaktifkan kembali. Berlaku dari Mei sampai Juni, mau tidak mau harus kita urus karena itu amanat undang-undang. Ingat 10 persen dari APBD kita hars dipergunakan untuk urusan kesehatan, ini kewajiban,” kata Takwin usai pertemuan, Rabu (8/4/2020).
Namun menurut Takwin, Pemerintah Daerah seolah tidak serius menangani masalah kesehatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan belum selesainya pendataan terpadu urusan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Donggala.
Dia menjelaskan dari 60 jiwa penerima BPJS di Donggala tahun 2020, sebanyak 12 ribu akan ditanggung Kemensos. Namun Dinas Sosial baru menginput sebanyak 4 ribu jiwa, sisanya sebanyak 8 ribu belum diinput kembali oleh Dinas Sosial.
“Di tahun 2019, 10 ribu peserta BPJS yang ditanggung Kemensos tidak satupun datanya dimasukkan oleh dinas social,” jelasnya.
Ketua Fraksi Nasdem Moh. Taufik mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan masyarakat Kabupaten Donggala terkait BPJS Kesehatan. Taufik menilai pemerintah daerah seakan-akan abai dengan urusan kesehatan
“Bayangkan sekitar 59ribu lebih jiwa yang bakal terancam pemutusan pembayaran iuran oleh BPJS Kesehatan, kasihan mereka apalagi di tengah penyebaran coronavirus ini,” katanya. (mg6/palu ekpsres)
BPJS bagi 60 Ribu Warga Miskin Donggala Akan Diaktifkan Kembali
