PALU EKSPRES, PALU– Komisi A DPRD Palu turun lapangan untuk meninjau langsung jalannya operasional posko kesehatan perbatasan Kota Palu, Rabu 15 April 2020. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran program pencegahan penyebaran wabah Covid 19 yang mulai dilaksanakan Pemkot pada Senin 13 April 2020.
Dari hasil pemantauan itu, Ketua Komis A DPRD Palu, Mutmainah Korona, menilai masih terdapat beberapa standar operasional yang perlu lebih ditingkatkan.
Pertama kata dia soal suplemen seluruh perwakilan instansi dalam gugus tugas yang berjaga di posko lapangan. Menurut dia supelmen ini harusnya dibagikan kepada semua anggota tim gugus tugas di lapangan.
“Kami mendorong suplemen untuk semua tim gugus tugas Bukan hanya petugas kesehatan,”kata Mutmaina kepada wartawan.
Kemudian konsumsi. Dia berhemat standar juga harus diperhatikan. Sebab saat bertugas tim lapangan ini sebenarnya rentan terjangkit wabah. Karena harus berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Standar makanan itu minimal mengandung banyak unsur untuk menjaga iimunitas tubuh. Ini harus diperhatikan Pemkot Palu,”ujarnya.
Selanjutnya Alat Pelindung Diri (APD) Pemkot Palu sebut dia perlu pula membekali petugas kepolisian dna TNI yang ikut mengamankan jalannya posko kesehatan lapangan ini.
“APD memang ada. Tapi inipun lagi-lagi hanya untuk petugas kesehatan. Petugas keamanan juga perlu, minimal handskul,”sarannya.
Mutmaina juga menejaskan, perlunya stoking masker di setiap posko itu. Sehingga masker bisa dibagikan kepada warga yang melintas. Karena sesuai pengamatan, banyak warga yang terlihat tidak menggunakan masker.
“Maka posko harus punya stok masker untuk dibagikan kepada warga. Kondisi menggambarkan bahwa tidak semua masyarakat bisa memahami pentingnya masker dalam upaya pencegahan,”paparnya.
Dia menambahkan pula, Pemkot Palu perlu menjelaskan terkait seberapa besar sesungguhnya relokasi anggaran untuk program pencegahan ini. Mutmaina mengaku, sejauh ini pihaknya tidak mengetahui secara konkrit prihal pergeseran anggaran tersebut.
Baik itu mengenai besaran relokasi anggaran, leading sectornya di OPD apa saja, serta item apa saja belanja yang akan dilaksanakan.
“Kita butuh informasi jumlah realokasi anggaran setiap OPD. Agar kami DPRD Palu bisa memberi masukan terkait temuan lapangan. Sampai saat ini kami di DPRD tidak mendapat data yang jelas,”jelasnya lagi.
Satu-satunya informasi yang ia akui telah dikomunikasikan adalah anggaran yang melekat pada dinas sosial. Yang peruntukkannya untuk penyediaan bahan pokok bagi masyarakat yang terdampak langsung Covid 19.
“Itupun komunikasinya hanya sebatas komunikasi personal, bukan secara Kelembagaan. Humas harus bisa mengombinasikan Ini. Supaya tidak ada mis komunikasi saat menjalankan pekerjaan di lapangan,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
