PALU EKSPRES, PALU– Pemerintah Kota Palu kembali diingatkan untuk segera mengusulkan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pertimbangan, jumlah masyarakat yang terdampak Covid- 19 semakin bertambah. Pertimbangan lainnya, karena pada umumnya masyarakat cenderung kurang mengindahkan imbauan Pemerintah.
“Media perlu mendorong kembali Pemkot Palu untuk mengusulkan PSBB,” kata Akademisi Universitas Tadulako, Dr. Slamet Riyadi Cante kepada Palu Ekspres, Senin (20/4/2020).
Mantan Dekan Fakultas Fisip Untad tersebut beralasan dengan adanya izin PSBB, justru Pemda memiliki dasar hukum untuk membuat regulasi sesuai dengan kondisi daerah.
Dengan demikian Pemkot Palu memiliki sebuah regulasi berupa sanksi yang nantinya akan diatur dalam dokumen PSBB melalui Peraturan Wali Kota Palu.
Perlu dipahami kata Slamet, PSBB itu tidak identik dengan lockdown. Tak heran dengan persepsi tersebut, ada ada kekhawatiran sebagian kalangan perekonomian akan lumpuh total jika diterapkan kebijakan PSBB karena menganggap PSBB identik dengan lockdown.
“Kita mengapresiasi upaya Pemprov dan Pemkot dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana bagi masyarakat yang terdampak covid-19, tapi yang paling prioritas sekarang adalah memutus mata rantai penyebaran covid-19,” katanya.
Ia menambahkan, langkah memutus mata rantai penyebaran Covid-9, adalah dengan pengawasan dan pemeriksaan ketat bagi masyarakat yang masuk ke Kota Palu yang berasal dari daerah yang tergolong zona merah. Perlu langkah preventif, tidak hanya mengandalkan pemeriksaan suhu badan, tapi minimal dengan menggunakan rapid test atau sekalian diisolasi.
“Jika hari ini pihak keamanan akan melakukan penyemprotan bagi masyarakat yang keluar dari rumah tanpa masker, merupakan salah satu bentuk tindakan tegas dan patut diapresiasi. Hanya saja jika tidak diatur dalam Perwali, bisa saja berpeluang menjadi kontraversi dari kalangan masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, usulan untuk mempertimbangkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palu mulai mengemuka. Ini didasari fakta masyarakat yang kurang patuh terhadap imbauan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid 19.
Usulan ini datang dari akademisi Untad Palu, Slamet Riyadi Cante. Menurut dia, Palu dapat mempertimbangkan hal tersebut kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Pertimbangan PSBB menurut dia bisa didasari pula karena jumlah kasus klinis Orang Dalam Pengawasan ( ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan ( PDP) serta pasien positif Covid 19 di Palu terus mengalami peningkatan.
“Dengan penetapan PSBB tentunya mobilitas dan keinginan orang untuk berkumpul akan lebih terbatas karena segala ketentuan dan sanksi dapat diatur dalam kebijakan PSBB,”hemat Slamet, Minggu 12 April 2020 kepada wartawan.
Ditambah lagi beber Slamet, fakta di lapangan yang menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan physical maupun sosial distancing.
“Kenyataan selama ini yang menjadi imbauan pemerintah terkesan belum terlaksana secara efektif,”jelasnya.
Dia mencontohkan soal imbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat berjamaah bagi umat muslim. Masih saja kata dia masyarakat tidak mengindahkan imbauan itu.
“Beberapa Masjid masih membuka ruang untuk pelaksanaan salat Jumat. Padahal himbauan dari MUI sudah ada. Begitu juga adanya maklumat yang dikeluarkan pihak kepolisian,”ujarnya.
Belum lagi tambah Slamet soal pergerakan orang masuk ke Kota Palu menggunakan pesawat. Hingga saat ini jumlahnya juga relatif masih cukup tinggi.
Kemudian tingkat kesadaran masyarakat terhadap imbauan Pemerintah terkait physical distancing dan sosial distancing cenderung masih kurang diindahkan masyarakat.
Atas dasar kondisi tersebut terang Slamet, maka diperlukan langkah tegas namun tetap mempertimbangkan nilai kemanusian dalam merespon semakin merebaknya covid 19.
“Dampak negatif dari kebijakan PSBB tentu memang tidak bisa dihindari. Sebab sebuah proses formulasi kebijakan di perlukan ketajaman utk memotret subtansi masalah agar target sasaran yang ingin dicapai akan lebih signifikan,”demikian Slamet Riyadi.(mdi/fit/palu ekspres)
