PALU, PE – Dewan Kota Palu memberi apresiasi penuh kepada Pemkot Palu atas sikap tegas terhadap sejumlah lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Palu yang akan jatuh tempo.
Ketua Dewan Kota Palu, M Iqbal Andi Magga menilai langkah yang diambil pemkot agar pemerintah pusat tak memperpanjang status HGB sejumlah perusahaan yang memegang itu sangat tepat.
Di tengah kondisi pembangunan yang semakin pesat, pemerintah kota harus bisa bersikap tegas untuk mengambil alih lahan-lahan yang tak terkelola dengan baik.
Apalagi dalam status hukum, Pemkot pada pengadilan tingkat pertama telah memenangkan status kepemilikan atas lahan-lahan tersebut.
‘’Kenyataannya kan ternyata lahan eks HGB itu tak digunakan oleh pemegangnya. Pemegangnya tinggal di Jakarta, menengoknya pun tak pernah. Lebih baik, kita kelola saja. Di satu sisi kita sangat membutuhkan lahan untuk pengembangan wilayah, sementara di sisi lain ada lahan yang tersandera oleh pihak lain dengan status HGB,” ujar Iqbal.
Dukungan dewan atas langkah pemkot itu tak sekadar pernyataan belaka. Dewan pun mengutus sejumlah anggotanya untuk memperjuangkan status lahan yang sempat dikuasai oleh PT Sinar Waluyo itu ke kementerian agraria.
Dewan akan memperjuangkan lahan itu agar diberikan sepenuhnya kepada pemkot. “Karena kewenangan yang mengeluarkan HGB adalah pemerintah pusat. Makanya, kita kesana agar memohon kepada pemerintah pusat supaya tidak ada lagi perpanjngan HGB atas lahan yang dikuasai PT Sinar Waluyo,” terangnya.
Jika nanti disetujui, dewan mendorong agar pemkot mengembangkan kawasan itu menjadi tiga kawasan baru. Di antaranya kawasan perkantoran, pemukiman dan perindustrian.
Lahan yang status HGBnya akan berakhir 2019 mendatang itu jika dikabulkan pemerintah pusat akan menjadi kawasan baru bagi pemkot dalam penataan perkotaan.
Menurut Iqbal itu akan menjadi langkah maju bagi pemkot dalam penataan perwajahan dan kawasan di Kota Palu. Kota Palu kata Iqbal termasuk lamban dalam penataan kawasan dibanding sejumlah daerah lain di Sulteng. Misalnya, Donggala dengan Gunung Balenya sebagai pusat perkantoran, Luwuk dengan Bukit Halimunnya dan Buol serta Tolitoli.
‘’Saya kira kita butuh lahan itu. Terutama kawasan perkantoran kita masih tidak representatif dan permanen juga tidak tertata dalam satu kawasan. Ini tentu saja menghambat sistem pelayanan pemerintahan yang efisien, efektif dan memuaskan,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan kedatangan para wakil rakyat ke Jakarta untuk menagih janji pejabat menteri agraria sebelumnya yang menjanjikan akan memberikan hak lahan yang terletak di kawasan jalur dua jalan Soekarno-Hatta itu pada pemkot.
“Makanya kalau dikabulkan, 2018 kita sudah bisa lakukan pematangan dan persiapan infrastruktur dasar untuk pengembangan kawasan. Kita harap dapat lampu hijau dari pusat,” tandasnya.
(mrs/Palu Ekspres)
