(bagian dua)
Oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Bappeda Sulteng)
Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selalu berada di atas Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 merupakan anomali dengan nilai 15,52 persen sementara Nasional 4,80 persen. Pertumbuhan saat itu dipicu oleh investasi gas di Banggai dan nikel di Morowali. Tahun 2016 laju pertumbuhan turun, namun tetap di atas Nasional.
Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 7,15 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 5,30 persen, dan merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ini menjadi salah satu prestasi dari Gubernur Longki Djanggola bersama jajarannya.
Selain prestasi mendorong laju pertumbuhan, dalam 10 tahun terakhir Gubernur Longki Djanggola juga dinilai mampu mengentaskan daerahnnya dari status tertinggal. Pada priode 2010-2014 semua daerah kabupaten di Sulawesi Tengah berada dalam kategori tertinggal (10 kabupaten) kecuali Kota Palu. Dan periode 2015-2019 menyisahkan 6 kabupaten dan di periode 2020-2024 tersisa tiga daerah kabupaten yaitu Donggala, Sigi dan Tojo Una-Una.
Keberhasilan Gubernur Longki dan jajarannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan upaya mengentaskan daerahnya dari ketertinggalan patut diberikan apresiasi di tengah sejumlah keterbatasan. Di balik keberhasilan itu, disadari masih terdapat sejumlah target yang belum berhasil direalisasikan sesuai harapan. Target yang dimaksud antara lain masih jomplangnya ketimpangan antar daerah dalam Kemiskinan; Tingkat pertumbuhan ekonomi; Pendapatan perkapita; Rata-rata lama sekolah; Usia hadapan hidup serta Ketimpangan terhadap angka pengangguran
Karena itu, kemajuan yang dicapai Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih dikategorikan Uncorporated. Dibutuhkan strategi atau skenario untuk mewujudkan kemajuan dengan status Incorporated, yaitu kemajuan Sulawesi Tengah dengan tingkat pemerataan yang tinggi. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah dan salah satu prioritas pengganti Gubernur Longki Djanggola yang akan mengakhiri tugasnya di Juni tahun 2021.
Pilkada di tahun 2020 ini menjadi faktor yang sangat menentukan terwujudnya Sulawesi Tengah yang hebat dan Incorporated. Pasangan yang diusung syaratnya sudah harus inovati dan adaptif dengan tuntutan digitalisasi, selalu update dengan dinamika, serta memahami konsep kewilayahan. Bila proses penjaringan tidak menghasilkan pasangan yang sesuai dengan tuntutan perubahan, maka hampir dapat dipastikan tujuan menjadi Sulteng Hebat dan Incorporated tinggal kenangan.
Setidaknya ada empat pendekatan atau skenario mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah yang hebat dan Incorporated, yaitu memanfaatkan secara optimal keunggulan spesifik lokal; Menggunakan pendekatan Kewilayahan; Mewujudkan upaya keberlanjutan serta; Perencanaan dan implementasi berfilosofi kereta kuda.
Empat keunggulan spesifik lokal yang dimiliki provinsi ini dan tersebar pada 13 kabupaten/kota. Pertama di sektor Pangan; kedua Pariwisata ; ketiga sektor Jasa dan terakhir di sektor Tambang. Daerah kabupaten yang memiliki potensi spesifik lokal pada bidang pangan misalnya, maka core bisnis dari daerah kabupaten itu adalah mengembangkan sektor pangan yang dirancang berorientasi industrialisasi, hulu-hilir. Demikian pula halnya dengan potensi lainnya. Satu kabupaten bisa saja lebih dari satu core bisnis.
Pendekatan kewilayahan menjadi bagian penting dalam membangun usaha yang berskala ekonomi, efisien dan berdaya saing. Daerah ini berdasarkan pendekatan ekosistem laut bisa dibagi menjadi tiga kawasan yaitu Selat Makasar-Laut Sulawesi terdiri dari Buol, Tolitoli, Donggala, Palu dan Sigi; Teluk Tomini terdiri dari Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, serta sebagian Banggai; Teluk Tolo terdiri dari Sebagian Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali dan Morowali Utara.
Pembangunan berkelanjutan sudah menjadi target masyarakat dunia yang telah dipandu oleh konsep dari PBB, Perserikatan Bangsa Bangsa yang dinamakan SDG,s, Sustainable Development Goals. Berkaitan dengan tujuan itu, maka basis pembangunan di era industri 4.0 adalah transformasi digital dan pendekatan tata ruang, baik tata ruang darat (RTRW) maupun tata ruang laut (RZWP3K). Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki Peraturan Daerah kedua tataruang itu, yaitu Perda nomor 7 tahun 2013 untuk darat dan Perda nomor 10 tahun 2017 untuk laut.
“Kereta Kuda” merupakan filosofi perencanaan dan implementasi pembangunan yang diterapkan di beberapa negara, seperti Jepang. Dengan filosofi seperti ini, maka Provinsi akan ditarik oleh 13 daerah kabupaten/kota. Selanjutnya kabupaten/kota akan ditarik oleh sejumlah kecamatan, dan kemudian kecamatan akan ditarik oleh sejumlah desa.
Sulawesi Tengah berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun, IDM 2019 terdiri atas 167 kecamatan dan 1.892 desa. Dan dari 1.892 desa, yang berstatus Sangat Tertinggal sebesar 7,60 persen; Tertinggal sebesar 51, 68 persen; Berkembang 37,79 persen; Maju 2,88 persen dan desa Mandiri sebesar 0,05 persen.
Dengan pendekatan filosofi seperti ini, maka Pemerintah Provinsi harus mendesain pembangunan SDM, infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan sejumlah indikator kemajuan lainnya sudah berbasis desa sebagai garda terdepan. Dalam lima tahun pembangunan ke depan, prosentase desa sangat tertinggal dan tertinggal di tekan semaksimal mungkin dan akan meningkatkan persentase desa berkembang, maju dan mandiri.
Artikel berikutnya akan ulasan difokuskan kepada pembahasan bagaimana skenario pembangunan di desa kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Selamat melaksanakan ibadah Puasa Rhomadan 1441 H, mohon maaf lahir bathin.
