Minggu, 5 April 2026
Daerah  

Dampak COVID-19, Bappelitbangda Parimo Bangun Sistem Informasi Pangan

Kepala Bappelitbangda Parimo, Zulfinasran. Foto : Ist

PALU EKSPRES, PARIGI– Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melakukan persiapan dan rencana aksi dalam pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan dalam menghadapi dampak pandemic COVID 19.
Diketahui, Bappelitbangda saat ini sedang membangun kerjasama dengan pusat Pengkajian Perencanaan dan Pembangunan Wilayah (P4W)-IPB University dalam hal membangun sistem Informasi Ketahanan, Kerentangan Pangan dan Kesehatan Berbasis Data.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, melalui whatsapp, Minggu (17/5/2020), mengatakan, untuk menghadapi dampak Covid-19 dengan melihat dari sebagian besar wilayah Parimo merupakan kawasan pedesaan. Sehingga diperlukan perhatian yang serius dalam mengantasipasi kondisi saat ini, termasuk upaya recovery pasca Covid-19.
“Permasalahan kemiskinan yang saat ini menjadi momok akan semakin berdampak, tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan jumlah masyarakat miskin baru yang disebabkan hilangannya mata pencaharian maupun menurunnya nilai jual dan beli di masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, katanya, yang menjadi fokus pula pada kegiatan perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian, sebagian besar pemasaranya ke kota. Sementara dengan kondisi perekonomian semakin turun.
Hal itu juga berpengaruh pula pada produk-produk desa akibat permintaan (demand) dari luar daerah. Permasalahan lain yang akan dihadapi adalah terbatasnya fasilitas dan akses kesehatan menjadi salah satu permasalahan di desa.
Sehingga diharapkan, perencanaan dan penerapan kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan dalam rangka mengantisipasi dampak pandemic lebih meluas.
Ia menambahkan, kebijakan yang tepat sasaran memerlukan data yang akurat, update dan terpercaya.
Menurutnya, Bappelitbangda telah mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis system informasi digital.
“Sistem ini nantinya akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan beberapa unsur OPD dengan tetap memperhatikan keterbukaan informasi public yang membutuhkan data,” katanya. (asw/palu ekspres)