PALU EKSPRES, PALU– Perhatian Pemerintah dalam penanganan wabah Covid 19 di sektor pendidikan dinilai mengesampingkan perhatian ke Pondok Pesantren (Ponpes).
Demikian pendapat Anggota DPRD Palu Nasir Dg Gani menyikapi rencana penerapan konsep “new normal”. Menurut dia, selama dalam masa darurat bencana, perhatian pemerintah terkait protokoler kesehatan di lingkungan Ponpes sama sekali tidak dilakukan. Karena itu ia meminta Pemkot Palu memberi perhatian serius dalam kaitan penerapan new normal.
“Kami memantau semua perkembangan termasuk penanganan pandemi Covid-19 di Kota Palu ini. Kami menilai sejauh ini pesantren kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah bahkan sejak pandemi Covid-19 pertama kali diumumkan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB DPRD Palu ini, Selasa 2 Juni 2020.
Dengan rencana penerapan new normal maka proses belajar mengajar kata dia akan kembali berjalan, termasuk dilingkungan Ponpes. Dengan menggunakan prosedur tetap (Protap) pencegahan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah.
Persoalan kemudian hemat dia adalah sejauh ini Ponpes belum pernah mendapat bantuan menyangkut sarana prasarana kesehatan sesuai standar kesehatan. Terlebih protokol Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal.
Misalnya bantuan pengadaan pusat kesehatan pesantren beserta tenaga medis. Sarana MCK yang memenuhi standar protokol Covid-19, wastafel portabel. Penyemprotan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD), fasilitasi rapid test, hand sanitizer dan masker.
Serta penamabahan ruang untuk karantina, isolasi mandiri, asrama dan atau ruang kelas yang memenuhi standar penerapan physical distancing.
“Kenapa, karena Ponpes tidak memiliki dana seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS). Untuk itu harus mendapat perhatian serius dari Pemkot,” hematnya.
Legislator dua periode ini menambahkan, memasuki masa new normal yang telah ditetapkan pemerintah pusat hingga daerah itu, pemerintah pusat harusnya bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab Covid-19 di pesantren. Khusunya untuk para kiai, santri, dan tenaga pengajar.
“Pemerintah harus berkontribusi dalam bentuk pendanaan dan semacamnya untuk mewujudkan kebutuhan pembangunan fasilitas belajar dan fasilitas kesehatan di pesantren-pesantren agar memenuhi standar pelaksanaan belajar dalam masa new normal Covid-19,” tegasnya.
Iapun menegaskan, pemerintah diharap segera memikirkan hal tersebut. Utamanya dalam kepastian kegiatan belajar mengajar, sosialisasi dan simulasi untuk persiapan pelaksanaan new normal. Termasuk bantuan pengadaan sarana prasarana kesehatan di pesantren. (mdi/palu ekspres)
