oleh : Nur Sangadji (muhdrezas@yahoo.com)
Judul ini saya modifikasi dari artikel sebelumnya :Pangan, Sawit dan Pendapatan Petani. Artikel itu saya tulis saat kunjungi Palopo dan Masamba. Tepat satu tahun lalu, 10 Juli 2019. Saya merasa penting mereproduksinya (rejuvenate) untuk menjadi pelajaran (lessons learned). Mengapa..? Sebab, kekuatiran saya terbukti. Bencana dan penyebabnya, terungkap.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakannya. Kebun sawit, menurut KLHK adalah pemicu bencana Masamba, Luwu Utara saat ini (Suara Com/new/2020). Kita, seolah tidak pernah belajar dari setiap cobaan yang terus berulang. Bencana alam yang diakselerasi manusia ini (antropik), diduga bakal rawan menimpa semua wilyah tanah air secara bergilir. Karena, syarat penyebabnya mirip di hampir semua tempat. Semua tinggal menunggu waktu. Waspada.
H. Sakaruddin direktur Malindo (masyarakat lokal Indonesia) di Masamba Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Beliau mengundang saya menjadi pembicara. Dalam perjalanan Palopo Masamba, saya mencatat beberapa point mencemaskan. Saya lantas mengirimkan pesan dan foto ke sejumlah WA group, di mana saya ikut serta sebagai anggotanya.
Narasi pesan itu sebagai berikut. “Palopo menuju Masamba, 10/07/2019. Sawit menghantam ketahanan pangan negeri. Tumbuh di lahan sawah, di belakang rumah petani dan di areal pohon sagu. Satu rumpun pohon sagu itu bertahan hidup dari desakan pemusnahannya. Satu per satu, pohon sagu lenyap. Saya gelisah. Kapurung alias popeda, alias, onyop, alias, dui dll, akan menghilang dari meja makan kita. Janganlah…” Bukan sekedar karena saya pemakan kapurung. Tapi, lebih jauh. Rumpun sagu adalah ekosistem konservasi air yang sangat penting.
Pesan ini mendapat respon dari berbagai kalangan. Karib saya, asisten Bupati Sangihe memberi jawaban. “Beliau bilang setuju, perlu gerakan kedaulatan pangan lokal pak, Sangihe konsisten”. Beliau melanjutkan bahwa “kami bahkan mengamankan pasarnya via UMKM. Karena itu, kami menolak masuknya, wiralaba sejenis indomart dan sejenisnya”.
Senior saya, Kepala Kantor Wilayah
Sumatra Selatan, Moktar Deluma. Setelah membaca pesan tersebut. Seketika, beliau mengumpul semua kepala bidangnya. Beliau mengingatkan “agar menjaga keseimbangan peruntukan kawasan. Jaga pangan lokal kita yang menjadi konsumsi mayoritas warga di situ”.
Ada karib yang lain dari group ahli iklim. Ini tanggapannya : “hal ini juga terjadi di Pasaman Barat Pak Nur. Saya ikut survey sawah untuk pemetaan LP2B kabupaten tersebut pada tahun 2015. Ternyata, sudah sangat luas sekali sawah beralih fungsi ke sawit”.
Tanggapan yang sedikit netral bahkan terkesan pragmatis, datang dari karib saya di group Perhepi (perhimpunan ahli ekonomi pertanian). Ini pertanyaannya.
“Pendapatan petani bagaimana Pak? Bagus nggak? Anggota perhepi yang lain menimpali. Kata beliau, ini
pertanyaan khas, dari alumni sosek faperta”.
Anggota Perhepi yang lain menambahkan “Semoga alumni agribisnis (kini) juga punya pertanyaan genetik itu. Tentuuu Pakde…. Karena faktor utama kesejahteraan petani adalah pendapatan. He 3x…… Salam Perhepi.”
WA yang sama, saya kirim ke groups WA di kampus ku. Tapi, tidak ada satu pun yang beri respon. Padahal di situ, banyak sekali karib ku berasal dari kawasan ini. Mungkin karena mereka sudah lama tidak pulang kampung. Boleh jadi, memori akan negeri leluhur sedikit agak memudar.
Berpatok pada tanggapan-tanggapan ini. Terlihat dengan sangat jelas, betapa tarik-menarik kepentingan. Mulai dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi, selalu hadir dalam setiap pengambilan keputusan dalam pembangunan. Keseimbangannya menjadi kata kunci.
Beberapa instrumen yang boleh digunakan untuk menjaga keseimbangan ini, antara lain : mengukur daya dukung dan daya tampung, analisis dampak lingkungan, ekosistem service (jasa ekosistem), efesiensi SDA dan perubahan iklim. Bila, indeksnya telah melampaui maka keputusannya harus tidak boleh. Betapun besarnya pendapatan yang diperoleh. Sebab, sedikit lagi, pendapatan tersebut akan berubah menjadi bencana. Dan, sekarang terbukti. ***
