Reses Dewan, Begini Permintaan Ketua DPRD Parimo

  • Whatsapp
RESES - Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto saat melaksan reses di Dapilnya. Senin, (10/8/2020). Foto : ASWADIN/PE

PALU EKSPRES, PARIMO– Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan reses dan temu konstituen pada masa persidangan II tahun 2020 di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Reses adalah masa di mana anggota legislatif melaksanakan kegiatan di luar kantor.
Penjaringan aspirasi oleh anggota DPRD Parimo kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Saat ini para anggota DPRD melakukan kunjungan kerja mendatangi langsung konstituen secara perseorangan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD. Kegiatan ini juga merupakan wadah atau media bagi anggota dewan untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Aspirasi dan masukan-masukan yang sudah diperoleh itu merupakan kewajiban dari setiap anggota DPRD untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangannya.
Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto meminta penjaringan aspirasi atau reses tidak selamanya harus dilaksanakan di jalur Trans Sulawesi tetapi harus menemui secara langsung masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa.
“Saya minta sama teman-teman DPRD reses itu betul-betul menyentuh ke masyarakat pelosok dan dusun, apa yang dibuat di Dapil III itu sudah bagus, makanya saya minta kalau reses jangan hanya di jalan trans,” kata Sayutin ditemui usai reses di Dusun IV Sigolang, Desa Poli, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Senin sore (10/8/2020).
Di masa persidangan II kali ini, Ketua DPRD Parimo melaksanakan reses di Dusun IV Sigolang, Desa Poli, yang menurutnya pembanguan jalan di wilayah tersebut sudah puluhan tahun belum tersentuh oleh pemerintah daerah setempat.
“Kalau reses itu harus turun ke dusun seperti ini. Contah, misalnya ini jalan sudah puluhan tahun sejak terbentuknya Kabupaten Parimo, jalan ini tidak pernah selesai,” ungkapnya.
Padahal, kata dia, jalan tersebut merupakan akses menuju ke sentral produksi usaha tani. “Ada dua program yang masuk di sini. Pertama, jalan lingkungan dan usaha tani,” ujarnya.
Hal seperti ini tegas Sayutin perlu selesaikan oleh pemerintah daerah setempat karena merupakan infrastruktur dasar untuk peningkatan ekonomi di bidang pertanian dan kelautan.
“Jadi, itu fokus pertama yang saya harapkan,” ujarnya.
Kemudian, yang kedua menurutnya, di daerah ini masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Olehnya, ia meminta kepada anggota dewan lainnya ketika kegiatan reses selanjutnya harus masuk ke wilayah dusun hingga ke pelosok desa.
Dengan begitu kata dia, sentuhan terhadap masyarakat yang ada di desa dapat terlihat. Sehingga, bisa diketahui konsistensi dan kemampuan anggota DPRD untuk membawa aspirasi rakyat untuk kepentingan pembangunan di daerah ini.
“Jadi, di situ kita lihat sampai di mana kemampuan dia sebagai anggota DPRD untuk membawa aspirasi rakyat untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong,” kata Sayutin.
Selanjutnya, yang ke tiga kata dia masih banyaknya persoalan-persoalan sosial yang belum terselesaikan di Parimo.Pertama, adalah faktor peningkatan ksejahteraan yang tentunya diintervensi melalui pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi rakyat.
Sebagaimana lanjut dia, amanat pemerintah pusat bahwa menyelesaikan standarisasi dasar kebutuhan rill untuk pengamanan ekonomi daerah pemberdayaan itu dipentingkan dalam rangka pembangunan, terutama di sektor pertanian dan kelautan.
“Jika, APBD Parimo tidak masuk ke situ, maka saya resmi menolak APBD kalau tidak berpihak pada kepentingan ini,” tegasnya.
Bahkan, pemerintah pusat menginstruksikan seluruh kegiatan APBN dan APBD satu dan APBD dua tersebut diperuntukkan pada kepentingan pengamanan ekonomi daerah provinsi maupun nasional.
“Kan itu jelas, dan Presiden menyampaikan bahwa seluruh kegiatan APBN, APBD satu dan dua diperuntukkan pada pengamanan ekonomi di provinsi dan nasional,” ujarnya.
Oleh karena itu tambahnya, postur APBD harus sinkron dengan APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN. “Dan, itu harus sinergi, makanya sasaran utama adalah bagaimana peningkatan ekonomi di sektor pertanian maupun kelautan,” katanya.(asw/palu ekspres)

Pos terkait