PALU EKSPRES, PALU– Gubernur Sulteng berharap operasi Tinombala III mampu mengembalikan kedamaian dan kondusifitas di Poso lewat penegakan hukum yang adil, humanis dan profesional.
Demikian Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Palabbi membacakan sambutan Gubernur Sulteng dalam kunjungan kerja Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kemenko Polhukam Brigjen Suparjo, di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/8/2020).
Kedatangan Asdep berpangkat jenderal bintang satu itu dalam rangka menghimpun data faktual seputar pelaksanaan Operasi Tinombala III dan pendisiplinan protokol kesehatan di Sulteng. Selain penegakan hukum, Wagub juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan K/L untuk melakukan upaya deradikalisasi di masyarakat. Sementara terkait penanganan wabah Covid-19, Wagub condong mengutamakan upaya-upaya persuasif sebelum menindak pelanggar protokol kesehatan sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020.
Pendekatan sosio-kultural dan keagamaan lebih diutamakan karena akan efektif meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai Covid-19. “Khususnya pada penerapan 3 disiplin utama untuk melindungi diri (dari Covid-19) yaitu disiplin memakai masker, disiplin mencuci tangan dan disiplin menjaga jarak,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Danrem 132/Tadulako Brigjen Farid Makruf memaparkan ke Asdep bahwa personel TNI yang diterjunkan dalam operasi harus menjalani rapid test lebih dulu untuk memastikan mereka steril dari Covid-19. Selain itu personel juga akan menerima pembekalan dari Komnas HAM, Ombudsman, Korem dan Polda Sulteng.
Ia juga sependapat dengan Wagub bahwa diperlukan sinergitas K/L dan pemda untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme baru di Poso, agar upaya pemulihan lewat operasi Tinombala tidak sia-sia.
Asdep pun berjanji pihak kementerian akan memfasilitasi saran dan pemikiran yang diutarakan dalam pertemuan itu.
Termasuk rekomendasi dari Kemenko Polhukam kepada K/L terkait untuk berkolaborasi dalam rangka memutus radikalisme, dengan menjadikan Poso sebagai daerah pilot project. “Mudah-mudahan operasi tinombala dengan fungsi-fungsinya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada,” ujarnya berharap. Di bagian lain, Plt Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Jumriani Yunus mengungkapkan bahwa gubernur telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk pengendalian wabah.
Misalnya beberapa bulan lalu dengan menerbitkan edaran pembatasan gerak arus barang dan penumpang di dalam wilayah Sulteng, penyesuaian jam kerja ASN, pengadaan lab PCR untuk pemeriksaan swab test, kriteria dan persyaratan pelaku perjalanan dalam adaptasi kebiasaan normal baru dan yang terkini rapid test ASN di lingkup OPD provinsi yang sudah berjalan dalam sebulan terakhir.
Asdep lalu menyampaikan apresiasi atas kebijakan-kebijakan tersebut dan akan melaporkannya ke pusat.
“Kami berkunjung ke daerah untuk mengumpulkan data (penanganan Covid-19) yang akan dilaporkan ke presiden,” jelasnya tentang mekanisme pelaporan yang akan disampaikan sekali dalam sebulan sesuai petunjuk Inpres 6 Tahun 2020. Pertemuan itu turut dihadiri Irwasda Polda Sulteng beserta Karo Ops, Kaban Kesbangpol, Satgas Covid-19 dan pejabat terkait.(humas)
