PALU EKSPRES, PALU- Terkait tudingan mantan Kepala SDN 1 Tatura Palu, Anggota DPRD Palu Marcelinus balik menuding pihak sekolah telah memalsukan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sekolah tersebut.
Marcelinus bahkan menantang pihak penegak hukum untuk menelusuri tentang kebenaran laporan penggunaan biaya untuk pembangunan sekolah tersebut sebagaiman dalam RAB. “Jika RAB itu palsu, berarti memang ada yang dipalsukan. Karena ternyata RAB yang saya pegang tidak pernah ada perubahan,”kata Marcelinus, Kamis 13 Agustus 2020.
Menurut Marcel, temuan hingga adanya dugaan pekerjaan fiktif adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
“Saya mengawasi SDN 1 karena ada laporan masyarakat dan guru bahwa pekerjaan sekolah agak meragukan maka saya datang mengecek dan meminta dokumennya,”ujar Marcel. Agar tidak berpolemik, menurut Marcel, sebaiknya persoalan ini diperiksa bersama pihak penegak hukum. Baik polisi maupun jaksa. Sehingga pihak sekolah dan Dinas Pendidikan bisa menjelaskan secara detail.
Sehingga bisa dipastikan pekerjaan sekolah tersebut sesuai RAB. Dan jika ada perubahan, harusnya pula tim konsultan perencanaan membuat RAB perubahan. “Karena saya juga merasa sepertinya ada yamg disembunyikan. Sebab, Kepsek sempat menyatakan dokumen RAB itu palsu. Jadi tolong dikonfirmasikan ke pihak yang berwenang agar dicek langsung ke lapangan,”tandasnya.
Apalagi lanjut Marcel, ada sedikitnya 30 sekolah yang mendapat bantuan sosial tersebut di Kota Palu. Telebih seluruh pekerjaan sekolah tersebut tidak pernah diinformasikan kepada DPRD Palu.
Sebelumnya mantan Kepsek SDN 1 Tatura, Usrin mengajak sejumlah wartawan untuk mengecek langsung kondisi fisik bangunan sekolah. Usrin kembali membantah tudingan anggota dewan bahwa ada item pekerjaan yang tidak dilakukan pihak sekolah.
Bahwa kata dia item pekerjaan yang dimaksud sebagai dugaan proyek fiktif itu sebenarnya memang tidak masuk dalam item pembiayaan dana bantuan sosial tersebut. Dalam RAB ia akui terjadi penyesuaian anggaran dan item bangunan yang akan dikerjakan. Namun, ketika ditanya mengenai dokumen RAB perubahan, Usrin mengaku bahwa sesungguhnya tidak ada perubahan dokumen RAB. Yang ada kata dia hanya sebatas penyesuaian ketersediaan anggaran dan item ruangan yang akan dibangun.
Sementara itu Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejakasaan Tinggi Sulteng, Edward, dikonfirmasi terkait permintaan penelusuran dugaan RAB palsu itu mengaku pihaknya telah mengetahui informasi itu langsung dari yang bersangkutan. Namun menurut Edward Malai dari sambungan telepon dihubungi wartawan, untuk memulai penyelidikan harus dilakukan sesuai prosedur. Yakni adanya aduan secara resmi.
“Kalau itu dipenuhi dan ada perintah pimpinan, maka kami bisa mulai melakukan penelusuran,”kata Edward.
Edward pun mengaku mengapresiasi kerja kerja pengawasan yang dilakukan anggota DPRD tersebut.
“Artinya itu anggota menjalankan tugasnya. Begitu layaknya wakil rakyat,” pungkas Edward. (mdi/palu ekspres)
