PALU EKSPRES, PALU– Carut marut penyediaan lahan Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Rehabiliasi-Rekonstruksi Palu, Donggala, Sigi Parigi Moutong (Padagimo) dan Pemkot Palu, Kamis 22 Oktober 2020.
RDP dihadiri langsung Pelaksana Tugas Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said beserta pimpinan OPD terkait di ruang sidang utama DPRD Sulteng. Pasha, sapaan akrab Plt Wali Kota Palu dalam arahannya menyebut pada prinsipnya Pemkot Palu telah melakukan langkah-langkah strategis dalam penyediaan lahan Huntap bagi warga Petobo tersebut.
Menurutnya, saat ini proses penyediaan lahan Huntap itu sudah dalam tahap learn konsolidasi hingga inventarisasi pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM). “Melalui beberapa kali pertemuan dengan berbagai pihak terkait, saat ini kita menunggu hasil inventarisasi lahan itu,”katanya.
Sementara itu, Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur membuka RDP dengan menyebut bahwa persiapan lahan Huntap Petobo merupakan tanah hibah dari Pemda Sigi, yakni seluas 115 hektar. Yang menjadi masalah saat ini ujarnya diatas lahan dimaksud banyak warga yang menguasainya dalam bentuk SHM.
Hal ini diperkuat keterangan Lurah Petobo, Alfin yang ikut dalam RDP. Alfin mengungkap, diatas 115hektar lahan itu ada penguasaan warga baik dalam bentuk SHM maupun penyerahan. Menurutnya SHM dan penyerahan itu terjadi jauh sebelum lahan dihibahkan ke Pemkot Palu.
“Dokumen SHMnya itu ada yang masih BPN Donggala dan ada yang Kabupaten Sigi,”ungkap Alfin. Bukan cuma itu, diatas SHM bebernya kini bahkan telah bermunculan surat penyerahan atau SKPT yang dikelurkan pejabat Lurah Petobo sebelumnya. “Saya tidak tau kalau soal penyerahan diatas SHM ini. Yang saya laksanakan saat itu perintah wali kota agar jangan lagi ada surat penyerahan yang dikeluarkan,”katanya. Salah satu warga pemilik SHM diatas tanah hibah itu ujarnya bernama Niko Salama. Dan terbukti, SHM yang dimiliki Niko Salama juga telah terbit penyerahan.
“Begitu ditelusuri sertifikat, misalnya Niko Salama, ternyata ada penyerahan lagi,”sebutnya. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Palu, Rizal juga mengutarakan masalah lahan Huntap Petobo. Menurut dia, lahan 115hektar yang dimaksud sebelumnya memang berada pada wilayah Kota Palu.
Tahun 1992, saat pemekaran Kabupaten Sigi, lahan itu kemudian masuk dalam wilayah Sigi. Lalu dihibahkan kembali ke Kota Palu tahun 2019 untuk menjadi lahan Huntap. “Sebelum tahun 1992 memang sudah ada jual beli tanah di sana,”kata Rizal. Karena itu ujar Rizal, jika pemerintah diminta untuk melakukan ganti rugi kepada pemilik SHM dan penyerahan, maka hal itu sulit direalisasikan karena rawan secara hukum akibat tumpang tindih kepemilikan.
Namun kata Rizal, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dalam forum tidak resmi bersama para pemilik lahan. Bahkan sebagian besar sudah bersedia melepaskan lahannya seluas 20persen untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum. “Kita butuh sedikitnya 45 hektar untuk Huntap bagi 750 KK termasuk fasilitas umum dan sosial,”jelasnya. (mdi/palu ekspres)
