Hidayat Hadirkan Industri, Cudi Siapkan Gudang Penampung Komoditi

PALU EKSPRES, PALU– Salahsatu isu yang mencuat dalam debat publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng adalah terkait peningkatan harga komoditi. Dua Pasang Calon (Paslon) masing-masing punya gagasan untuk hal ini dengan konsep berbeda.
Dalam sesi tanya jawab, Paslon nomor urut 1, Hidayat-Bartholomeus Tandigala menanyakan kiat Paslon nomor urut 2, Rusdy Mastura-Ma’mun Amir dalam meningkatkan harga komoditi pertanian. Hidayat menyebut, rendahnya harga komoditi ini masih menjadi keluhan kalangan petani.
Menjawab pertanyaan, Cagub Rusdi Mastura alias Cudi menjelaskan, pemerintah bisa mengacu pada Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang bila berbicara pola untuk mendongkrak harga komoditi dari tingkat petani.
UU ini menurut Cudi mengatur adanya gudang penampungan komoditi. Pola resi gudang ini bermaksud untuk menampung komoditi hasil pertanian jika harganya sedang rendah.
Disaat harga komoditi pasaran rendah, maka melalui sistem pola resi gudang ini pemerintah bisa menampung hasil produksi komoditi pertanian. Untuk selanjutnya menunggu harga pasaran kembali naik.
“Kita tampung dulu di gudang jika harga turun sambil kita menunggu harganya naik. Ada Undang-undang resi gudang yang mengatur hal ini,”kata Cudi.
Cudi menambahkan, gudang penampungan itu bisa dibentuk di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng.
Menanggapi jawaban, Cagub Hidayat mengatakan, sistem resi gudang dengan pola penampungan sementara produksi komoditi akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Hidayat justru memberi solusinya dengan mendekatkan dan memastikan industri bahan baku dasar ke daerah. Dengan demikian, produksi hasil pertanian bisa langsung terserap industri.
“Menutut kami pemerintah harus memfasilitasi antara petani ke industri,”jelasnya.
Selanjutnya soal pengelolaan dana Corpotare Social Responcibility (CSR) perusahaan tambang. Cudi dalam sesi tanya jawab berikutnya mengaku Sulteng memiliki sumber daya alam pertambangan yang melimpah. Bahkan disebut-sebut lebih dari sumber sumber pertambangan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.
Menurut Cudi, dengan potensi itu harusnya pendapatan asli daerah Provinsi Sulteng juga besar.
“Tapi kenapa kita masih miskin. Mengapa tidak mendorong CSR untuk ini,”tanya Cudi.
Jawab Hidayat, dari argumentasi itu, ia mengaku tidak menemukan pertanyaan.
Namun kata dia, Sulteng saat ini masih tetap dikenal dengan daerah sumber daya pertambangan potensial. Hanya saja memang belum memiliki daya ungkit terhadap ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, Hidayat menilai pemerintah harusnya menghadirkan industri. Dengan begitu sektor pertambangan ini nantinya bisa memberi nilai tambah.
“Pastikan idustri ini hadir dengan fasilitas pemerintah,” ujarnya.
Selanjutnya dalam sesi tanya jawab yang lain, Hidayat mempertanyakan sumber dana program Rp100miliar per kabupaten/kota yang diusung Paslon nomor 2. Menurutnya Sulteng memiliki 13 kabupaten/kota namun hanya memiliki nilai APBD sebesar Rp4,1triliun.
Jika menggunakan APBD maka dana yang dibutuhkan program itu sebesar Rp1,3triliun. Sementara ujar Hidayat, dari total Rp4,1triliun tersebut umumnya sudah terpakai untuk belanja dan pembiayaan wajib daerah. Hanya ada sekitar Rp1,4triliun yang tersisa. Itupun sebenarnya untuk belanja operasional.
“Jadi darimana dana untuk membiayai program itu,”tanya Hidayat.
Kata Cudi, program itu tidak akan dibiayai dengan APBD murni. Makanya kata dia, pemerintah provinsi perlu membuat regulasi tentang CSR ini. Mengatur tentang adanya sistem bagi hasil sektor pertambangan.
“Sektor pertambangan ini menghasilkan triliunan rupiah. Ini bisa didorong bagi hasil dengan Pemda. Seperti yang dilakukan Ahok di DKI Jakarta. Kita perlu dorong secara bertahap,”paparnya.
Debat publik terbuka Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng digelar tertutup KPU Sulteng di salahsatu hotel di Palu, Sabtu 31 Oktober 2020. Publik hanya bisa mengakses jalannya debat melalui siaran langsung salasatu stasiun televisi. Itupun hanya bisa diakses melalui saluran YouTube. (mdi/palu ekspres)