PALU EKSPRES, PALU– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah bersama Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersepakat bersinergi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama pada Senin (16/11/2020) di Kantor DKP Sulteng, antara DKP Sulteng yang dihadiri langsung Kepala DKP Sulteng, H. Arif Latjuba, SE, M.Si. Sedangkan dari Dirjen PSDKP KKP RI dihadiri Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Donny Muhamad Faisal, M.Si.
Kepala DKP Sulteng, Arif Latjuba dikonfirmasi Palu Ekspres, Minggu (22/11/2020), membenarkannya.
Arif menjelaskan alasan menjalin kerjasama tersebut karena pertimbangan cakupan wilayah kerja pengawasan di Sulawesi Tengah yang cukup luas, serta meningkatkan sinergitas serta peran Ditjen PSDKP dalam mendukung Pengawasan SDKP di wilayah Sulteng, maka dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) sinergitas Pengawasan SDKP.
Esensinya adalah, KKP melalui Ditjen PSDKP dan Pemprov Sulteng saling bersinergi dalam hal pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi Sulteng yakni, wilayah perairan laut 0 – 12 mil serta di wilayah daratan terkait kegiatan perikanannya. “Sinergitas ini menyangkut dukungan pengembangan SDM, pemanfaatan fasilitas Sarpras Pengawasan, dukungan pembiayaan dari Ditjen PSDKP pada penanganan tindak pidana perikanan serta giat pengawasan bersama/terpadu dalam kewenangan provinsi,” kata Arif Latjuba.
Selama ini lanjutnya, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Ditjen PSDKP, KKP melakukan pengawasan pada wilayah perairan dan aktifitas kegiatan perikanan sesuai kewenangan pusat. Sedangkan Pengawasan SDKP pada wilayah perairan 0 – 12 mil dilakukan oleh Pemprov melalui DKP Provinsi.
Fakta bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perairan laut yang demikian luas serta satu-satunya di Indonesia yang memiliki 4 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yakni, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Teluk Tolo, maka DKP Sulteng perlu kiranya bekerja sama dengan KKP melalui Ditjen PSDKP guna meningkatkan kinerja tugas pengawasan dari kedua belah pihak.
“Sinergitas pengawasan juga telah dilakukan pada tingkat pemerintah kabupaten. Koordinasi Pengawasan SDKP yang telah dibangun, tetap memberikan kewenangan ke Pemkab untuk tugastugas Pengawasan SDKP yaitu, dengan jalan pendelegasian kewenangan pengawasan kepada kabupaten melalui SK Menteri KP tentang Penetapan Pengawas Perikanan di Sulteng. Selain itu, SK Kadis KP Provinsi tentang penetapan dan penempatan pengawas perikanan di kabupaten, serta penetapan pengawas perikanan yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan SLO. Hal ini selaras dengan apa yang akan dilakukan bersama KKP melalui perjanjian kerjasama ini. (bid/palu ekspres)
