PALU EKSPRES, PALU– Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 akan diawali dengan proses ujicoba. Sesuai jadwal, tahapan PK direncanakan mulai berjalan April tahun 2021.
Kepala Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi (Adpin) Perwakilan Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Rosni menjelaskan, PK tahun 2021 sedianya digelar tahun 2020.
Namun karena kondisi Pandemi Covid 19, sebagian besar anggaran BKKBN direfocusing termasuk anggaran PK tersebut.
“Karena diawal pandemi yang harusnya dilaksanakan Mei dan Juni. Tetapi karena saat itu semua hampir panik hadapi pandemi, maka kegiatan PK dibatalkan dan diundur tahun ke 2021,”jelasnya.
Sekaitan dengan rencana PK, Rosni menyebut BKKBN Sulteng berencana menerjunkan 4ribuan lebih kadernya sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) pendata.
SDM ini menurutnya akan dibagi menjadi manager, supervisor dan kader pendata yang terdiri dari Penyuluh KB (PKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD.
“Nah kader pendata ini adalah PPKBD ini atau sub PPKBD atau kader lain yang ditunjuk. PKB itu ada menager dan ada juga ditunjuk supervisor ditingkat desa,”urainya.
Jumlah pendata lanjut dia bervariasi masing-masing kabupaten/kota. Tergantung dari perbandingan jumlah desa. Namun sebut Rosni, rata-rata 1 desa minimal terdapat dua kader pendata.
“Secara keseluruhan untuk BKKBN Sulteng, jumlah kader pendata kita sekitar 4ribu lebih,”ucapnya.
Pada bagian lain, Rosni menjelaskan, strategi yang akan dilakukan dalam PK sekaitan dengan pandemi adalah menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.
“Kami sudah coba lengkapi kader dengan APD yang mendukung kondisi pandemi Covid 19 saat di lapangan nanti,”jelasnya.
Dia menambahkan, hasil PK terakhir dilakukan tahun 2015. Saat itu ditemukan jumlahnya kurang lebih 700ribu lebih KK.
“Sebenarnya tahun 2015 dilakukan pengumpulan pendataan dan setiap tahun dilakukan updating. Sampai dengan tahun 2019, terkumpul 700ribu lebih KK,”tambahnya.
Selanjutnya, data hasil PK secara internal BkkbN akan digunakan sebagai basis data dalam menyusun kebijakan intervensi program KB.
Sementara untuk kebutuhan pada sektor terkait akan digunakan sebagai basis data intervensi masalah sosial.
“Bisa digunakan oleh lembaga lain karena hasil PK kita ini, KK yang terdata by name by address. Artinya alamat, keluarga, serta kondisi keluarga itu jelas,”paparnya.
Namun begitu, data hasil PK tidak bisa dipublikasikan secara terbuka hal-hal besifat privasi keluarga. Kecuali untuk bagian-bagian tertentu yang memang harus diketahui secara detail.
“Misalnya ada keluarga yang kondisinya masuk tahapan miskin. Harus diketahui jumlah anaknya. Berapa anak yang sekolah dan tidak. itu termasuk bagian yang harus dijelaskan dalam pendataan,”pungkasnya (mdi/palu ekspres)
