PALU EKSPRES, PALU– 12 orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB Non PNS) perwakilan kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali, Tolitoli, Sigi, Donggala, dan Kota Palu berkesempatan bertemu Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Maria Ernawati, Senin 30 November 2020 di Kantor BKKBN Sulteng.
Erna mengatakan, meski antara BKKBN dan PLKB Non PNS yang bernaung di Pemerintah Daerah Kab/Kota tidak terkait secara struktural, namun keduanya memiliki keterkaitan emosional dalam pengelolan program sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 52 Tahun 2009 dan UU No 23 tahun 2014
“Saya amat senang dan bangga bisa bertatap muka langsung walaupun hubungan secara struktural tidak ada tapi ada satu emosional yang menghubungkan kita yakni dalam mengelola Program Bangga Kencana,”kata Erna dalam pertemuan itu.
Menurutnya, saat ini pindah antar Instansi atau jabatan menjadi hal yang lumrah dan dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan.
Beberapa persyaratan menjadi PKB BKKBN jelas Erna adalah usia, lulus sertifikasi, assesment, uji kompetensi dan adanya kuota formasi berdasarkan analisa beban kerja.
“Kalau mau jadi PKB selain umur juga harus ikut assesment, kalau dinyatakan layak selanjutnya uji kompetensi lagi, prosesnya panjang,”jelas Erna
Sementara itu, Ika Ariningrum, SKM asal Banggai melaporkan hasil musyawarah nasional Federasi PLKB Non PNS yang diikutinya di Jakarta. Firum ini memiliki misi berjuang bersama menggapai tujuan yakni kepastian kerja melalui P3K dan PNS
“Sulteng belum dimasukkan sebagai pengurus. Karena forum ini belum terbentuk, Kami berharap di Sulteng juga dibentuk forum PLKB Non PNS”harapnya.
Hal itu kata Ika, adalah salah satu persyaratan untuk menjadi PKB yaitu mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU).
Ika mewakili rekan-rekannya memohon dilaksanakannya pelatihan tersebut bagi 250 PLKB Non PNS yang belum mengikuti.
Menanggapi hal itu Erna langsung merespon. Ia memastikan pihaknya akan segera menyelenggarakan LDU melalui virtual pada Desember 2020.
Sekaligus memfasilitasi pembentukan Federasi PLKB Non PNS Sulteng secara virtual maupun google form melihat kasus pandemi covid-19 yang terus meningkat dibeberapa daerah di Sulteng
“Yang hadir saat ini baru perwakilan dari 7 kab/kota, belum memenuhi kuota untuk membentuk forum, kita bisa segera melaksanakannya secara virtual, lebih cepat lebih baik”jawbanya optimis.
Terkait dengan kepastian kerja P3K atau PNS yang diharapkan, Erna menyebut akan segera berkomunikasi dengan sejumlah petinggi di pemerintah pusat
“Saya akan komunikasikan dengan pihak terkait di pusat, Insya Allah saya ada dibelakang bapak/ibu sekalian” Jaminnya
Tak hanya itu, peduli dengan kesehatan dan keselamatan PLKB Non PNS di daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga, BKKBN Sulteng memberikan fasilitas pemeriksaan SWAB gratis kepada mereka yang berada di Kab/Kota berstatus Zona Merah
Menutup kegiatan Erna yang didampingi Koordinator ADPIN Muh. Rosni, SE.M.Si, Sekretaris Irmawati, SE., M.M, dan koordinator bidang lainnya menyampaikan harapannya kepada 478 PLKB Non PNS untuk bekerja keras dan belajar menggunakan IT serta memperjuangkan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada. (**/mdi/palu ekspres)
