PALU EKSPRES, PALU – Gubernur Sulteng Longki Djanggola meminta perhatian pemerintah kabupaten, meningkatkan pelayanan publik berbasi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan gubernur pada peringatan Hari HAM sedunia ke-72 tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2020, bertempat di ruang polibu kantor gubernur, Senin (14/12/2020).
“Keberhasilan provinsi sangat tergantung kabupaten jadi mohon perhatian bagi (kabupaten) yang belum agar ikut berjuang mengangkatnya,” kata gubernur mencanangkan Sulteng jadi provinsi peduli HAM tahun depan.
Sejalan dengan itu, maka syarat yang mesti dipenuhi ialah 50% kabupaten/kota di Sulteng sudah meraih predikat kabupaten/kota peduli HAM. Olehnya gubernur mendorong stakeholder provinsi dan kabupaten/kota proaktif menyukseskan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di Sulteng.
Termasuk meminta dukungan Kanwil KemenkumHAM mendampingi pemda dalam pelaksanaan dan pelaporan RANHAM di Sulteng. Sebelumnya menurut Kakanwil KemenkumHAM Sulteng Lilik Sujandi, pada tahun ini terdapat 6 kabupaten/kota yang sukses meraih predikat peduli HAM yaitu Kota Palu, Kabupaten Poso, Banggai, Morowali, Morowali Utara dan Tolitoli.
Pencapaian tersebut jelasnya jauh lebih baik dibanding tahun 2019 yang hanya diraih oleh Kabupaten Banggai. Padahal setelah ditelusuri, kabupaten-kabupaten yang lain sudah menerapkan RANHAM dengan baik di wilayahnya namun karena kendala penginputan indikator-indikator penilaian peduli HAM sehingga hasilnya tidak sampai di pusat.
Olehnya Ia menyarankan agar dibentuk gugus tugas RANHAM beranggotakan OPD terkait untuk menyukseskan pelaksanaan dan pelaporan RANHAM. “Penghargaan kabupaten/kota peduli HAM berkosentrasi pada pemajuan kesejahteraan dan pelayanan publik berbasis HAM,” jelasnya.
Sementara kepala daerah kabupaten yang hadir langsung dan menerima piagam penghargaan kabupaten/kota peduli HAM hanya Bupati Tolitoli Moh. Saleh Bantilan dan Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo.
Pada kesempatan itu turut diserahkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM kepada unit layanan kementerian hukum dan HAM di Sulteng yaitu lapas, rutan dan imigrasi. Di pengujung acara, gubernur menerima simbolis papan catur hasil kreasi warga binaan Lapas Tolitoli serta sempat bermain catur dengan Bupati Tolitoli. (humas)
