PALU EKSPRES, PALU – Kerja keras Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam membangun komitmen Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berbuah manis.
Dipenghujung tahun ini, tepatnya Senin 21 Desember 2020, Satuan Kerja (Satker) BKKBN RI ini akhirnya mendapat penghargaan ZI WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ( KemenPAN-RB).
Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Maria Ernawati mengikuti jalannya acara aperisiasi dan penghargaan melalui daring di ruang pola Kantor Perwakilan BKKBN Sulteng, Senin 21 Desember 2020. Menurutnya, ZI WBK WBBM merupakan suatu predikat khusus Satker yang bisa melaksanakan zona integritas tersebut.
Dia mengatakan, pengajuan pembangunan zona Integritas ini dilakukan sejak awal tahun 2020. Setelah pihaknya kemudian melakukan berbagai proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sampai akhirnya kita mendapatkan penghargaan ZI WBK ini,”kata Ernawati usai kegiatan itu.
Dia menjelaskan, untuk lingkungan BKKBN se Indonesia, hanya ada 6 Satker yang menerima penghargaan ini. Dan salahsatunya adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng. Menurutnya, penghargaan ini diberikan karena berbagai inovasi pelayanan untuk menuju WBK dan pelayanan dimasa pendemi Covid-19. “Sebenarnya ada dua item, pertama tidak korupsi dan memberikan pelayanan prima. Nah, saat pandemi Covid-19, BKKBN Sulteng dengan berbagai inovasi melakukan suatu pelayanan melalui daring dan tetap melakukan pelayanan dimasa pandemi,”ujarnya.
Ia menyebut, predikat ini terdapat dua kategori tingkatan. Setelah WBK, maka selanjutnya adalah pembangunan menuju ZI WBBK. “Kalau kinerja bagus dan akuntabel maka bisa menuju WBBK,”katanya. Erna, begitu dia akrab disapa, menambahkan, penghargaan ini merupakan apresiasi Pemerintah bagi BKKBN Sulteng.
Ia mengaku sangat berbangga mendapat penghargaan ini. Akan tetapi disamping itu jelasnya, ada tantangan lebih besar untuk bagaimana bisa membawa gerbong BKKBN Sulteng kearah lebih baik dan akuntabel. Serta mempersiapkan bagaimana melaksanakan mental jajaran BKKBN Sulteng untuk berintegrasi
“Yang terpenting bagi kami bukan karena penghargaan ini. Penghargaan ini hanya bonus. Tapi bagaimana kami bisa melaksanakan dan memberikan pelayanan yang terbaik buat keluarga dan masyarakat Sulteng utamanya diprogram KB,”tandas. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) SPIP BKKBN Sulteng, Ruwayah mengatakan, metode penilaian sudah ditentukan BKKBN pusat. Pihaknya hanya perlu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi penilaian tersebut.
“Maka dibentuklah suatu Satgas SPIP. Dari situ kami bekerja secara kompak, gotong royong dan bahu membahu mempersiapkan penilaian untuk mendapatkan penghargaan itu. Dan Alhamdulillah hari ini Perwakilan BKKBN Sulteng berhasil,”kata Ruwayah.
Satgas SPIP jelasnya bertugas menyiapkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti penilaian ZI menuju WBK WBBM tersebut. “Meski ada kendala, akan tetapi atas kerjasama seluruh jajaran, maka semua bisa kami persiapkam dengan baik,”pungkasnya. Penyerahan penghargaan digelar dalam kegiatan apresiasi dan penghargaan ZI menuju WBK-WBBM tahun 2020 baik secara virtual dan tatap muka langsung yang dipusatkan di Jakarta.
Penghargaan ZI WBK WBBM dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK, Wakapolri dan pimpinan lembaga negara lainnya. Djufri Rahman, pejabat KemenPAN-RB dalam laporannya mengatakan, penghargaan ini dilaksanakan setiap tahun oleh KemenPAN-RB RB sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi se dunia. Ini dilakukan agar momentum hari korupsi mampu jadi pemicu dan pemacu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis dan berkelanjutan.
Dalam rangka percepatan RB, maka salahsatu upaya yang dilakukan KemenPAN-RB adalah mendorong instansi pemerintah untuk membangun pilot projec pelaksanaan RB pada unit pelayanan strategi atau yang dikenal pembangunan ZI menuju WBK WBBM. Peringkat ZI menuju WBK WBBM ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya punya komitmen kuat untuk mewujudkan WBK WBBM khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan ZI menuju WBK WBBM merupakan salahsatu arahan Presiden dan Wakik Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan bersi, efektif, bebas korupsi terpercaya dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri power poin zero,”katanya. Ia menjelaskan, tahun ini terdapat 3.691 unit kerja yang diusulkan kepada tim penilai nasional (TPM) yang berasal dari 70 Kementerian, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten kota.
Dari 3.961 unit kerja ini, sebanyak 2.570 unit kerja berhasil lolos ke tahap evaluasi lanjutan. Dan dari 2.570 unit kerja tersebut berhasil lolos dalam panel akhir sebanyak 763 unit kerja. Dengan rincian 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK. Dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM. Tersebar pada 22 kementerian, 5 lembaga negara, 4 lembaga setingkat Menteri, 19 lembaga pemerintah non kementerian, 2 lembaga non struktural, 7 pemerintah provinsi, 9 pemerintah kita dan 30 pemerintah kabupaten. “Peringkat WBK WBBM tidak bersifat permanen. Artinya jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi nanti, masih ditemukan fakta yang bertentangan dengan predikat WBK WBBM, maka predikat ini bisa dicabut kembali,” tandasnya. (mdi/palu ekspres).
