PALU, PE – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulteng berpendapat Pemkot Palu telah melakukan maladministrasi terkait pengelolaan parkir. Itu lantaran, Pemkot mengabaikan kewajibannya dalam menertibkan parkir liar yang meresahkan warga.
Ketua ORI Sulteng, Sofyan Lembah menyebutkan, pengabaian terhadap kewajiban, merupakan bentuk maladministrasi yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) ayat Undang-Undang (UU) nomor 37 tahun 2008 tentang ORI yakni kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum.
Demikian halnya dengan kebijakan pemberlakuan terget terhadap juru parkir (Jukir) di Kota Palu serta pengabaian atas penggunaan karcis, menurut Sofyan hal itu juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Yakni azas kepastian hukum dan pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan h UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
Menurut Sofyan ada berapa temuan hasil investigasi ORI Sulteng terkait pengelolaan parkir. Pertama adanya perbedaan tarif oleh jukir dilapangan yang tidak sesuai dalam regulasi peraturan daerah. Termasuk tidak adanya karcis yang diberikan saat menarik parkir.
Penarikan tarif parkir terhadap kendaraan pegawai yang telah terdaftar sebagai pelanggan dalam program parkir berlangganan. Penerapan parkir berlangganan ini pun tidak didasari atas permintaan pegawai.
Selain itu, ORI juga menemukan tidak adanya surat pernyataan persetujuan pegawai saat pemotongan gaji untuk membayar iuran parkir berlangganan.
Penentuan titik pemungutan parkir menurut Sofyan tidak dilakukan secara teliti. Pasalnya masih banyak titik potensial yang belum dimasukkan sebagai lokasi penarikan.
“Belum lagi hampir seluruh jukir tidak menggunakan karcis. Padahal itu adalah instrumen untuk menghitung pendapatan daerah,”jelas Sofyan.
Selanjutnya parkir di bandara Mutiara Sis Aljufri. Pengelolaan parkir disana kata Sofyan masih dilakukan secara manual. Bahkan ditemukan karcis yang tidak diporporasi dinas terkait.
“Terakahir parkir di RS Undata yang telah mengunakan sistem portal namun belum masuk dalam sumber pendapatan parkir Kota Palu,”bebernya.
Untuk itu pihaknya meminta Walikota Palu segera melakukan penertiban parkir liar dengan mengerahkan petugas dengan cara mendata ulang. Persoalan parkir liar menurutnya sudah sangat meresahkan warga Palu.
Kemudian melengkapi seluruh jukir dengan atribut resmi berikut jaminan sosialnya. Menerapkan penggunaan karcis sebagai instrumen penghitung pemasukan. Sehingga tidak selalu didasari perkiraan target. Mengevaluasi program parkir berlangganan kalangan PNS dan mendata kembali PNS yang ingin ikut pola tersebut.
Mendata kembali lokasi-lokasi yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi pemungutan parkir. Serta mempublikasikan tarif parkir yang berlaku berikut larangan pungut parkir jika tidak menggunakan karcis kepada masyarakat secara luas.
“Yang paling penting adalah Pemkot harus membuka layanan pengaduan atau fasilitas lain agar memberi jaminan pada masyarakat saat mengghunakan layanan,”demikian Sofyan.
(mdi/Palu Ekspres)
