PALU EKSPRES, PALU – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penanggulangan bencana bertema ‘tangguh hadapi bencana’ digelar pada Rabu (3/3/2021) secara virtual. Rakornas dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo. Rakornas ini diikuti pula secara virtual seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala BPBD, BMKG, organisasi masyarakat, relawan, akademisi se-Indonesia.
Dari Sulawesi Tengah (Sulteng) Rakornas dihadir Wakil Gubernur Sulteng, H Rusli Dg Palabbi di ruang video conference Kantor Gubernur Sulteng. Rakornas dalam rangka penguatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana juga dihadiri Kabag HPD Biro Humas dan Protokol, Adiman, dan Sekretaris BPBD Sulteng, Mualif Hamid.
Dalam arahannya, Presiden mengatakan, setahun terakhir rakyat Indonesia mendapat pengalaman serta pelajaran yang sangat luar biasa.
Bukan hanya bencana alam tapi juga bencana non alam berupa pandemi Covid-19 yang bukan hanya berskala nasional tetapi juga skala global. Lebih dari 215 negara menurut Jokowi mengalami hal yang sama. Yang mengharuskan untuk bekerja cepat, inovatif dan juga berkolaborasi dengan semua pihak dengan negara lain. Serta lembaga-lembaga internasional.
”Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini. Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana,”sebut Presiden.
Kata Jokowi, Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. “Tahun kemarin saja kita menghadapi 3.253 bencana. Ini bukan sebuah angka yang kecil tapi cobaan. Ujian dan tantangan itu yang harus kita hadapi baik bencana hydro ekologi maupun bencana geologi,” kata Jokowi. Indonesia kata Jokowi menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduknya juga besar. Sehingga risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar.
“Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang selalu sampaikan berulang-ulang pencegahan-pencegahan, jangan terlambat,” jelas Jokowi.
Menurut Presiden, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi bencana. Pertama jangan terlalu disibukkan dalam membuat aturan tapi yang utama pada pelaksanaan di lapangan, yang dilihat oleh rakyat. Hal utama ujarnya adalah aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan. Misalnya, urusan standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Hal itu terang Presiden harus dikawal dalam pelaksanaannya dengan audit ketahanan bangunan sesuai dengan standar. Sehingga, jika terjadi bencana di lokasi, jumlah korban bisa diminimalisir dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar-standar yang ada.
Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi. “Apa yang dilakukan, tidak boleh ada ego sektoral. Tidak boleh ada ego daerah. Semuanya terintegrasi, saling mengisi semuanya saling menutupi, tidak boleh ada yang merasa kalau itu bukan tugasnya,” tekan Presiden.
Ketiga adalah manajemen tanggap darurat serta kemampuan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat.
Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik. Semua rencana kontijensi saat tanggap darurat harus diimplementasikan dengan cepat. Karena kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. “Yang terakhir memberikan edukasi dan literasi pada masyarakat terkait dengan kebencanaan yang harus terus-menerus ditingkatkan mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, melakukan simulasi bencana di daerah-daerah yang rawan bencana sehingga warga semakin siap,”demikian Presiden. (humas Pemprov Sulteng)
