PALU EKSPRES, PALU – Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum-HAM) menetapkan sebanyak 22 desa di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai desa sadar hukum. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum-HAM Sulteng, Lilik Sujandi mengatakan, prestasi itu memberi gambaran capaian kinerja pembangunan hukum di wilayah Sulteng.
Capaian itu diungkapkan Lilik Sujandi saat mengunjungi Gubernur Sulteng H Longki Djanggola, Selasa (6/4/2021) di ruang kerja Gubernur Sulteng. Lilik Sujandi dalam kesempatan itu sekaligus menyampaikan informasi bahwa atas capaian itu, Gubernur Sulteng akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM.
“Secara resmi akan disampaiakan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili kepada Gubernur Sulteng pada Senin 12 April 2021 mendatang,” kata Lilik Sujandi.
Menurutnya, penghargaan itu bermaksud menyemangati pemerintah dalam merancang pembangunan lima tahun kedepan. Terkait dengan pelaksanaan aspek kesadaran hukum serta hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
Selain informasi itu, Kakanwil juga membeberkan tentang adanya keahlian para penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Yang telah berhasil memproduksi mukena dan aneka takjil terutama saat ramadhan. Hasil produksi para narapidana itu terang Kakanwil, juga telah mendapat pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Karenanya, Lilik Sujandi berharap dilakukan pembinaan UMKM dari instansi terkait. Dengan harapan para penghuni Lapas nantinya bisa mendapat penghasilan tambahan.
Hal ini lanjutnya agar ketika kembali ditengah masyarakat dan keluarga, para penghuni Lapas telah memiliki keterampilan dan menjadi manusia produktif. Serta dapat mengembangkan diri melalui hasil karya sebagai sesuatu yang diharapkan masyarakat.
“Dan tidak menjadi beban keluarga dan masyarakat karena sudah memiliki bekal keterampilan dan sikap untuk kehidupannya,”papar Kakanwil. Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola pada kesempatan itu memberik apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dari Kakanwil KemenkumHAM dan rombongan.
Menurut Longki, Kanwil KemenkumHAM telah memiliki perkembangan yang semakin baik dan bercahaya terutama sejak pencanangan wilayah bebas korupsi (WBK) serta program andalan lainnya. Gubernur berharap agar kerjasama sebagai mitra dapat senantiasa berjalan dengan baik. Serta mengapresiasi atas pembinaan para penghuni warga binaan. Termasuk dukungan pembinaan dan bantuan peralatan UMKM kepada mereka yang telah memiliki keterampilan melalui dinas terkait.
