oleh

Empat Bulan Tak Terima Honor, Aliansi RT dan RW Temui Anggota DPRD Parimo


PALU EKSPRES, PARIMO– Puluhan Warga yang mengatasnamakan Aliansi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) lima kelurahan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulewesi Tengah (Sulteng), menemui anggota DPRD setempat.
Kedatangan Aliansi RT RW ini diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Parimo, Sukiman Tahir, bersama anggota DPRD lainnya, bertempat di ruang aspirasi DPRD, Senin (12/4/2021).

Sukiman Tahir. Foto: Aswadin/PE


Diketahui, tujuan kedatangan aliansi RT RW tersebut guna mempertanyakan terkait honor mereka yang sejak awal tahun 2021 hingga kini belum dibayarkan oleh pihak kelurahannya masing-masing.
Ketua Komisi I DPRD Parimo, Sukiman Tahir, mengatakan, kedatangan aliansi RT RW, selain mempertanyakan soal honor, mereka juga meminta kenaikan gaji.
“Karena ini sesuatu yang sudah ditetapkan maka secara otomatis kalau kita bicara teknis ini kan membutuhkan proses,” kata Sukiman Tahir kepada wartawan usai menemui aliansi RT RW di ruang aspirasi DPRD, Senin (12/4/2021). 
Menurut Sukiman, hal ini tentunya sudah menjadi tugas utama pihaknya untuk membicarakan di internal DPRD, sekaligus dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar hal ini dapat diperjuangkan di anggaran perubahan nantinya.
Hal ini terjadi kata dia, disebabkan oleh pagu anggaran yang masuk ke kelurahan terjadi penurunan akibat refocusing anggaran. Sehingga, secara otomatis mereka melakukan skala prioritas.
“Dan ternyata, salah satu skala priortas yang mestinya tidak boleh hilang, tetapi itu hilang yaitu gaji, kenyataanya memang seperti itu dan secara teknis penganggaran kita sudah lewati,” sebut Sukiman. 
Sehingga, menurut dia, jalan satu-satunya ditempuh adalah skala prioritas untuk dibahas di anggaran perubahan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Dan kita komitmen untuk mengawal ini. Saya kira ini juga termasuk salah satu kelalaian. Karena sebelumnya, kita tidak mendapat informasi terkait hal ini,” ujarnya.
Menanggapi hal itu Camat Parigi, Srikandi Puja Passau mengatakan, terkait honor RT RW di lima kelurahan tersebut, bukan tidak dianggarkan, tetapi memang anggaran itu tidak ada. 
“Namun, dalam nomenklatur program kegiatan di Kelurahan anggaran untuk RT RW itu masih ada. Karena nominalnya tidak tersedia maka tidak diinput,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran untuk RT RW di setiap kelurahan itu bervariasi, karena jumlah RT RW di kelurahan tidak sama. “Kalau di Kelurahan Masigi pengurus RT RW berjumlah 21 orang, honornya Rp 150 perbulan. Kemudian Kelurahan Bantaya 24 orang RT dan RW.
Ia mengaku, hal tersebut hingga tidak teranggarkan karena memang pagu yang diberikan tidak mencukupi untuk pembayaran gaji para RT RW yang ada di lima kelurahan tersebut.
“Jadi kita hanya membiayai hal rutin yang ada di kelurahan saja tanpa ada honor RT RW,” terangnya.
Sementara Ketua Aliansi RT RW, Amran Soda meminta kepada pemerintah daerah agar bisa menyesuaikan dengan kabupaten-Kabupaten tetangga yang ada di Sulawesi Tengah dalam hal kesejahteraan masyarakat khususnya mengenai honor RT RW.
“Kita ini sebagai pengurus RT RW bekerja 1 kali 24 jam dan kita juga adalah warga negara yang harus diperhatikan. Kenapa di daerah lain bisa, sementara kita beralasan PAD kecil sedangkan sumber daya alam kita cukup besar,” ujarnya.
Sehingga melalui aliansi RT RW, ia menginginkan adanya perubahan di daerah ini. Ia juga meminta agar hal ini menjadi perhatian bagi DPRD setempat. “Jadi dengan tidak dianggarkan honor kami berarti mereka sudah lupa bahwa ada aparat paling bawah yang bekerja dan harus digaji,” sebut Amran Soda. (asw/palu ekspres)
FOTO : Ketua Komisi I DPRD Parimo, Sukiman Tahir. Foto : ASWADIN/PE

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed