Harus diakui tambahnya, pemerintahan Tahajud memang belum merealisasikan anggaran Rp 200.000.000 untuk setiap desa sampai pada tahun 2020, dikarenakan masih adanya penyesuaian dari aspek regulasi. Tetapi Kuswandi yakin bahwa program tersebut akan berjalan dengan baik.
Kaitannya dengan penyaluran dana hibah ini ujarnya, tentu tidak ingin menjalankan secara asal-asalan ibarat melepas kambing tanpa gembala atau memberi bantuan begitu saja tanpa pendampingan. Akan tetapi melalui kesiapan manajemen pengelolaan yang baik yang tentunya harus ditopang dengan dukungan regulasi pengelolaan dana hibah yang tidak bertentangan dengan UU serta dukungan penyiapan pendampingan kelembagaan pengelola dana hibah secara baik, agar tepat sasaran dan dapat terukur keberhasilannya.
Lantas bagaimana dengan program bantuan perumahan Rp50 Juta per unit. Menurutnya, program ini telah berjalan dan setiap tahunnya terbangun 400 unit. Artinya, setiap tahun ada 400 Kepala Keluarga yang miskin berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni. Sehingga pada akhirnya nanti akan ada 2.000 unit rumah bagi masyarakat yang terbangun sampai pada akhir periode jabatan. “Program ini jauh lebih dirasakan oleh masyarakat penerimaa manfaat jika dibandingkan dengan program bedah rumah sebelumnya yang anggarannya relatif kecil,” ujarnya.
Adapun pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kepulauan katanya, ini untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan di mana kepemimpinan Tahajud berupaya dalam menangani ketimpangan pembangunan khususnya wilayah kepulauan yang merupakan salah satu fokus pembangunan 2 tahun pertama kepemimpinan Tahajud dengan membangun beberapa infra struktur jalan, berupa pengaspalan (Jalan Lingkar menui kepulauan ) dan bungku selatan yang anggarannya puluhan miliar rupiah.
“Ke depannya akan banyak program program lain yang akan dikerjakan sehingga ini membutuhkan dukungan semua pihak, hanya dengan dukungan semua masyarakat program tersebut akan berjalan,” tutupnya. (bid/palu ekspres)
