PALU EKSPRES, PARIMO- Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo, dan dihadiri sejumlah anggota komisi IV lainnya, berlangsung di ruang komisi, Rabu (23/6/2021).
Dalam kesempatan itu, salah satu anggota komisi IV, Muhammad Fadli mengatakan, banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mengurus layanan administrasi kependudukan membuat pihaknya menyoroti kinerja dinas terkait.
“Pelayanan di Dukcapil Parimo menyulitkan masyarakat dan termasuk memalukan. Kenapa memalukan, karena setiap kali kami ke sana (Kantor Dukcapil) selalu saja menemukan orang yang mengaku kesulitan dalam urusan pembuatan KTP dan lainya,” ungkap Fadli.
Bahkan kata dia, pihaknya menemukan masyarakat dari wilayah utara yang mengaku sudah puluhan kali bolak balik dalam pengurusan kartu tanda penduduk.
“Jangankan KTP, Suket saja tidak dapat. Dan saya temukan itu pak kadis, bahkan kejadian ini baru kemarin saya temukan,” ujarnya.
Olehnya, ia meminta kepada kepala Dinas Dukcapil yang baru, bisa segera memperbaiki pola pelayanan yang kerap dikeluhkan masyarakat itu. Menurut dia, perbaikan pelayanan ini memang sangat penting dan harus segera dilakukan.
Sehingga, dengan merubah pola pelayanan bisa menjawab semua keluhan masyarakat.
Ia mengaku bingung dengan cara pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Dukcapil Parigi Moutong, yang dianggap hanya menyulitkan masyarakat dan mempermalukan daerah.
“Saya bersyukur sekali, ada pemimpin baru di Dukcapil yang berasal dari wilayah utara yang mungkin sudah banyak mendengarkan jeritan rakyat dari sana,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekaitan dengan sumber persoalan yang paling mendasar yang terjadi di Dukcapil Parigi Moutong, ia berharap kepada kepala dinas agar menambah personel di bagian pelayanan.
“Karena, kalau bicara dana tidak pernah di pembahasan APBD Parimo kami tidak pernah mengurangi ataupun menghalang-halangi untuk pembiayaan di Dukcapil. Apalagi Dukcapil ini memiliki dua sumber anggaran yakni, APBD dan APBN,” ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan yang sering terjadi di Dukcapil ketika listrik padam, pelayanan pun terhenti. Padahal di kantor tersebut sudah ada mesin genset yang disediakan.
“Jadi pak kadis, mungkin ini saya sampaikan dan saya juga belum tau, mudah-mudahan kepala seksi yang mendampingi bapak ini bisa menyampaikan data terbaru di Dukcapil,” ujarnya.
Karena, menurut prediksi pihaknya, masih ada puluhan ribu suket di tangan masyarakat yang sampai saat ini mereka masih kebingungan untuk melakukan pengurusan. (asw/palu ekspres)
DPRD Parimo: Dukcapil Menyulitkan Masyarakat dan Memalukan Daerah
