Ranperda RPJMD Palu, Pemkot Palu Perlu Beri Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
Rapat Pansus Ranperda RPJMD 2022-2026 DPRD Palu, Jumat 23 Juli 2021. Foto: Hamdi Anwar/PE

PALU EKSPRES, PALU – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Palu 2021-2026 memasuki pembahasan ditingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Palu.

Rapat Pansus perdana, Jumat 23 Juli 2021 dipimpin langsung Ketua Pansus Mutmainah Korona dan sejumlah anggota, Rusman Ramli, M Syarif. Wali Kota Palu diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Sekretariat Daerah Palu, Iskandar. Rapat perdana bersama Pansus ini juga dihadiri langsung Kepala Bappeda Palu, Arfan bersama staf.

Bacaan Lainnya

Kepala Bappeda Palu, Arfan menjelaskan, bahwa pembahasan ditingkat Pansus merupakan tahap ke-4 yang menjadi rancangan akhir sebelum diteruskan ke Gubernur Sulteng untuk fasilitasi.

Menurutnya, Ranperda RPJMD ini memuat 9 BAB. Yang seluruhnya merupakan acuan pemerintah daerah nantinya dalam melaksanakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam rapat pembahasan perdana Ranperda inipun mendapat masukan dari anggota.

Rusman Ramli misalnya. Dia mengatakan pembahasan RPJMD harus menggunakan 4 pendekatan. Teknokratik, partisipatif, top down bettom up serta politis.

Ia mengaku belum melihat sepenuhnya muatan Ranperda. Namun begitu, Rusman kemudian meminta penjelasan terkait maping SMP se Kota Palu. Untuk menjawab tuntutan masyarakat yang kesulitan menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTP karena terkendala sistem zonasi.

Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan sesuai undang-undang yakni 20persen APBD diluar gaji. Kemudian operasional tenaga pendidik dan kependidikan.

Iapun mendorong Pemerintah Kota Palu memperhatikan para guru Honorer.

Ranperda RPJMD menurut dia juga perlu memberi dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kota Palu.

Lalu komitmen pemerintah pada penegakan aturan terutama terkait Tata Ruang berdasarkan Perda RTRW. Serta pemberian stimulus ekonomi di masa Pandemi Covid19 dengan sebuah regulasi (Perwali).

“Karena Bansos dari APBN kita ketahui bersama itu seringkali bermasalah,” ungkapnya.

Penganggaran yang dilakukan Pemkot Palu harus lebih berpihak kepada masyarakat.
Dengan begitu RPJMD nantinya memiliki out come dalam upaya mengurangi prosentase angka kemiskinan di Kota Palu yang tercatat 26.890 jiwa. Dengan angka pengangguran sebanyak 16.960 jiwa.

“Kami berharap pembahasan RPJMD kedepan bisa menambah income perkapita dan menaikkan indeks pembangunan manusia,”demikian Rusman Ramli. (mdi/palu ekspres)

Pos terkait